benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Peningkatan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Utara senantiasa diperjuangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Termasuk dengan mendorong pemerintah pusat sebagai salah satu pemilik kewenangan mengalokasikan anggaran yang memadai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Provinsi Kalimantan Utara, Helmi mengatakan, konektivitas wilayah yang diperjuangkan masih berada di titik jalan Malinau menuju Krayan.
“Pembangunan Jalan Malinau – Krayan saat ini masih terus dalam tahap pengerjaan,” kata Helmi (10/4).
Dia mengungkapkan, terdapat banyak tantangan dalam penyelesaian pengerjaan sampai akses jalan terbuka dan bisa dilalui. Namun demikian, Pemprov Kaltara dan pemerintah pusat diakui tetap memegang komitmen merampungkannya.
“Meskipun jalan sudah masuk kategori fungsional, tapi keberadaan jembatan selebar 80 meter yang belum terbangun masih menjadi penghambat utama,” jelasnya.
Informasi terbaru dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Kaltara, rencana pembangunan jembatan telah diajukan. Pemerintah pusat berharap pekerjaan tersebut mendapat bantuan luar negeri pada tahun 2025.
Dengan tersedianya anggaran senilai Rp150 miliar, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan penuntasan elemen vertikal dan horizontal jalan. Termasuk di dalamnya pemotongan gunung yang tinggi dan perbaikan tikungan yang dikategorikan berbahaya.
“Selain itu, telah dimulai pengalihan trase sepanjang 7 kilometer yang terancam tergenang dengan adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang,” pungkasnya.(adv)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
