benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Penanganan jalan perbatasan negara di Kalimantan Utara (Kaltara) masih terus menjadi atensi pemerintah daerah. Sebab, kondisi infrastruktur di perbatasan negara ini masih cukup memprihatinkan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Helmi mengatakan, di otoritas wilayah perbatasan negara itu ada dua. Yakni jalan perbatasan yang ditangani pemerintah pusat dan ada jalan di perbatasan yang di tangani pemerintah daerah.
“Jalan di perbatasan itu kan ditangani melalui DAK (Dana Alokasi Khusus), sedangkan jalan perbatasan ditangani melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” katanya, Senin (8/4/2024)
Diketahui jalan di perbatasan dari Binuang-Long Layu-Lembutud-Long Bawan bagian sebelah kiri ditanani APBD. Sedangkan untuk sebelah kanan ditopang menggunakan APBN.
“Untuk yang DAK itu, tahun ini Rp 5 miliar untuk Lembudut-Long Layu, kemudian Rp 5 miliar untuk Long Layu-Binuang. Kemudian ada juga dari Inpres jalan daerah itu sekitar Rp 10 miliar,” jelasnya.
Adapun anggaran puluhan miliar ini dipergunakan untuk peningkatan dan pemeliharaan, termasuk penggantian jembatan yang rusak. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
