benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Setelah ditetapkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2024 sebesar Rp 7,94 triliun. Anggaran itupun telah digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah yang mendapatkan diantaranya Provinsi Kaltara, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.
Kepala Seksi Pencairan Dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor, Benjamin Franklin Marudur memaparkan realisasi belanja APBN periode 31 Januari 2024 sebesar 9,88 persen dari pagu anggaran.
“Realisasi per 31 Januari 2024 sebesar Rp 785,23 miliar dari pagu alokasi APBN sebesar Rp 7,94 triliun,” ujar Benjamin kepada benuanta.co.id, Kamis 22 Februari 2024.
Lanjutnya, untuk rincian realisasi belanja terbagi 2 yakni belanja Kementerian Lembaga (KL) pada 31 Januari 2024 sebesar Rp 72,19 miliar atau 3,32 persen dari pagu sebesar Rp 2,23 triliun dan realisasi belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 713,04 miliar atau 12,49 persen dari pagu sebesar Rp 5,7 triliun.
“Dominasi dari belanja TKD bahkan lebih besar juga dari realisasi Januari 2023. Lalu realisasi belanja KL untuk belanja pegawai mencapai 6,78 persen dan belanja barang realisasinya 4,32 persen itu dari satker KPU yang sedang ada pelaksanaan pemilu,” bebernya.
Bahkan 31 Januari, pihaknya belum melihat adanya realisasi pada belanja modal. Salah satunya karena belum adanya tender dari satuan kerja (Satker) sebagai contoh Kementerian PUPR.
“Ini akan terlihat pada Februari atau Maret, karena selesai tender dan proses lelang terutama nanti terkait uang muka,” paparnya.
Kata dia, ada 10 satker dengan persentase tertinggi yakni KPU Malinau sebesar 33,89 persen, Kanwil Kemenag Kaltara sebesar 28,39 persen, Biro Ops Polda Kaltara sebesar 18,73 persen, SPN Polda Kaltara sebesar 17,60 persen, Biro SDM Polda Kaltara sebesar 16,57 persen.
Lalu Dit Samapta Polda Kaltara sebesar 16,23 persen, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tanjung Selor sebesar 9,63 persen, Bidang Humas Polda Kaltara sebesar 8,83 persen, Bidang Propam Polda Kaltara sebesar 8,61 persen dan Sekretariat Bawaslu Kaltara sebesar 8,57 persen.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
