BBM Subsidi Nelayan Capai 710 Ribu Kiloliter Setiap Bulan

benuanta.co.id, TARAKAN – UPTD PP Tengkayu II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara mencatat sebanyak 1.114 nelayan yang mendapatkan rekomendasi BBM subsidi. Sementara untuk jumlah kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan di Tarakan berkisar 102 ribu kiloliter untuk pertalite dan solar 710 ribu kiloliter perbulan.

Dikatakan Kepala UPTD PP Tengkayu II Dinas Kelautan dan Perikanan, Nurul Ridwan Yusuf penyaluran BBM subsidi berkisar antara 400 sampai 800 liter per bulannya. Hal yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kuota ini yakni kapasitas mesin dan lamanya pengoperasian mesin dalam sekali pengisian BBM.

Baca Juga :  Pertemuan Sosek Malindo, Peningkatan Kesejahteraan Wilayah Perbatasan Dibahas

“Paling sedikit itu mesin 15 PK itu 400 liter, ada yang 600 liter, ada juga yang 800 liter itu per bulannya,” katanya, Rabu (21/2/2024).

Ia melanjutkan, pihaknya tak sembarangan dalam memberikan rekomendasi BBM. Terdapat persyaratan administrasi dan pengecekan kapal langsung oleh petugas UPTD. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan terhadap nelayan yang meminta rekomendasi BBM subsidi.

“Kalau pengecekan ke lapangan ini hal yang baru. Jangan sampai nelayan ini pakai kapal orang lain untuk meminta rekomendasi. Kalau tidak ada kapalnya kita tidak terbitkan (surat rekomendasi),” lanjutnya.

Baca Juga :  Jokowi Terbitkan Perpres Distribusi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

Adapun surat rekomendasi yang dikeluarkan UPTD PP Tengkayu II berlaku selama 3 bulan lamanya, setelah berakhir, para nelayan harus melakukan pengurusan perpanjangan rekomendasi BBM subsidi.

Ridwan juga menanggapi terkait nelayan yang mengeluhkan tak cukupnya kuota BBM subsidi yang diberikan. Pihaknya pun mengakui bahwa kuota yang diberikan dari pihak penyalur memang kurang untuk jumlah nelayan yang direkomendasikan.

“Memang kurang. Itu penyalurnya dari pihak Pertamina kan dari Pertamina memang cuma diberikan kuota seperti itu. Tapi itu disama ratakan, agar semua nelayan dapat BBM juga,” tambahnya.

Pihaknya pun telah menawarkan solusi terhadap nelayan yakni dengan berpindah di APMS wilayah lain. Terlebih saat ini pengambilan BBM subsidi tidak beracuan kepada domisili nelayan.

Baca Juga :  Jokowi Terbitkan Perpres Distribusi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

“Karena banyak juga APMS. Ada APMS yang memang menyalurkan untuk nelayan, ada juga yang tidak hanya melayani nelayan saja, artinya juga ke kendaraan. Jadi kalau ada pengurangan juga pasti,” pungkasnya. (*)

Reporter: Endah Agustina

Editor: Nicky Saputra

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2654 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *