Perlu Sinergi dalam Pencegahan, Pengawasan dan Pemulihan Kasus Eksploitasi Perempuan

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nunukan, Tamara Moriska mengatakan, penanganan masalah eksploitasi perempuan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

Pasalnya, sinergitas perlu dijalin dan diperkuat agar setiap potensi kasus dapat dicegah semaksimal mungkin. Kemudian, terdapat langkah penanganan yang tepat dan efektif untuk melindungi hak dan keselamatan korban.

Baca Juga :  DPRD akan Bandingkan Realisasi Pendapatan dan Anggaran Keuangan Pemprov TA 2023  

“Perlu adanya kerja sama dalam hal pencegahan, pengawasan dan pemulihan dalam kasus eksploitasi perempuan. Semua pihak memiliki peranan dan ini harus disinergikan dengan baik dan berkelanjutan,” katanya, Sabtu (18/11/2023).

Pihak keluarga dan masyarakat juga memiliki peran sentral untuk menjaga saudara dan kerabatnya dari tindak eksploitasi perempuan. Penting untuk menghadirkan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman bagi perempuan.

Baca Juga :  Tindak Lanjut Catatan LKPD BPK, DPRD Kaltara akan Buat Pansus

“Selain pemerintah dan stakeholder terkait yang memiliki tanggung jawab sesuai ketentuan, peranan masyarakat juga sangat dibutuhkan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, kasus eksploitasi pada perempuan menjadi topik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kaltara pada tahun ini. Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Kaltara menyuarakan suara yang meminta pemerintah benar benar hadir dalam penanganan kasus eksploitasi perempuan yang terjadi.(adv)

Baca Juga :  Bentuk Pansus Pembahasan Raperda RPJPD Kaltara 2025-2045

Reporter: Ike Julianti

Editor: Ramli

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1906 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *