BKAD Kaltara Terapkan Sistem Sappa-Paradi

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto, mengatakan realisasi belanja APBD Kaltara terus mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2020.

BKAD Kaltara menujukan realisasi APBD Kaltara mencapai 92 persen di 2020 turun menjadi 90 persen di 2021 dan kembali turun di 2022 dengan capaian 89 persen.

“Kita harus mencari apa masalahnya karena ada proses yang terputus antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah,” katanya Jumat, (26/5/2023).

Baca Juga :  Fasilitasi 5.660 Sertipikat Tanah di Daerah Perbatasan, Masyarakat Apresiasi Program Pemprov Kaltara

Lanjut dia, oleh karena itu BKAD Kaltara kini menerapkan Sistem Analisis Penilaian Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Berintegritas (Sappa-Peradi). Sistem itu nantinya digunakan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

“Kita perlu pola perencanaan dan penganggaran itu tidak terputus-putus dan saling terkait, Misal kita belum melaksanakan anggaran tapi di triwulan I sudah digeser diubah, jadi ini tidak fokus,” katanya.

Menurutnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran sangat penting untuk memastikan belanja anggaran daerah tepat sasaran dan persentase realisasi meningkat.

Baca Juga :  Lembaga Yudikatif Dituntut Netral dalam Pelaksanaan Pilkada 2024

Penerapan sistem tersebut diharapkan mampu memperbaiki kinerja perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran yang ada.

“Jangan sampai ke depan kalau realisasi kita terus menurun kita dapat sanksi dari pemerintah pusat, padahal nominal APBD Kaltara kita terus bertumbuh,” jelasnya.

Sementara itu, Sekprov Kaltara Suriansyah mengatakan keselarasan antara perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sangat penting.

Ia berharap dengan adanya sistem dari BKAD Kaltara nantinya proses perencanaan dan pelaksanaan dapat terawasi dan konsisten, sehingga menghasilkan program dan belanja anggaran yang tepat dan sesuai dengan perencanaan.

Baca Juga :  Fasilitasi 5.660 Sertipikat Tanah di Daerah Perbatasan, Masyarakat Apresiasi Program Pemprov Kaltara

“Memang perencanaan itu paling utama jangan sampai yang setelah disusun DPA ternyata tidak sesuai dengan rencana,” tutupnya. (*)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Yogi Wibawa

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2875 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *