benuanta.co.id, TARAKAN – Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi permasalahan yang kini belum mampu dirampungkan pemerintah. Pasca demonstrasi hingga Jilid 2 yang digelar oleh mahasiswa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan pun turut andil dalam mendesak dinas terkait.
Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Muhammad Hanafiah menjelaskan, anggaran yang turun di tahun lalu tak sampai Rp1 miliar. Adapun anggaran tersebut dialihkan ke perbaikan dan ditambah di tahun ini sebesar Rp2 miliar.
“Ini diperuntukkan untuk perbaikan lampu jalan di wilayah Tarakan. Memang benar adanya kalau kemarin itu sekitar 800 sampai 1.000 yang tidak berfungsi,” jelasnya, Senin (8/5/2023).
Dikatakannya, progresnya saat ini sudah hampir setengah PJU di Tarakan selesai dari masa perbaikan. Ia juga mewajarkan kenaikan pajak yang ada, dari 3 persen menjadi 5 persen saat ini.
“Itu hal yang wajar. Pastinya biaya operasional dan material meningkat. Supaya bisa maksimal,” kata politisi Gerindra itu.
Pihaknya pun juga menerima laporan rutin dari dinas perhubungan yang menyebut adanya perbaikan lampu jalan sepanjang bulan Ramadan, kemarin. Selaku wakil rakyat, ia juga memberikan waktu terhadap pihak Dishub terlebih Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk PJU baru terbit bulan April 2023 lalu.
“Ya mulai bulan empat kemarin sudah mulai ada perbaikan. Semoga nantinya bisa menerangi kembali kota Tarakan,” lanjutnya.
Disinggung soal terbaginya ruas jalan di wilayah Tarakan, diantaranya milik pemerintah provinsi, milik nasional dan milik kota sendiri, hal tersebut merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Tarakan. Kecuali, PJU dengan jenis solar cell yang tak menjadi kewenangan Pemkot Tarakan dalam peremajaannya.
“Tetap menjadi tanggung jawab Tarakan. Semua PJU. Kecuali yang belum dihibahkan. Seperti dari DPR RI,” sambung dia.
Anggota DPRD Dapil Tarakan Timur itu melanjutkan, sempat terdapat keluhan bahwa harga satu bohlam lampu terlalu mahal sehingga ada usulan untuk menggantinya dengan LED. Hal ini pun telah dibahas pihaknya dengan dinas terkait.
Terdapat rekomendasi yang sudah dilemparkannya ke pihak terkait, seperti membeli LED yang memang bukan untuk lampu jalan dengan jumlah banyak agar dapat terpenuhi seluruhnya atau membeli dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Menurut penjelasan teknis, sebaiknya menggunakan lampu khusus untuk jalan. Memang nilainya Rp 3 juta satu lampu tapi bisa tahan sampai 5 tahun. Kalau pakai yang LED nanti kena hujan, panas itu juga bisa mempengaruhi dan mungkin tahan sampai setahunan saja,” pungkas Hanafiah.
Terpisah, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Tarakan, Sukarman menjelaskan keseluruhan PJU di Tarakan tengah dalam masa perbaikan dan juga pergantian.
“Kalau yang mati itu diganti. Teknisnya kalau ada yang mati anggota manjat periksa jaringannya. Kalau jaringannya rusak kita ganti. Pun dengan yang lampunya rusak,” jelasnya.
Ia mengungkapkan pergantian maupun perbaikan PJU ini di Tarakan masih dilakukan secara bertahap yang berkisar sebanyak 5.000 PJU.
“Ini APBD murni sementara. Saya tidak hafal berapa anggarannya. Cuma targetnya ya pokoknya tahun ini bisa selesai. Tapi seluruh wilayahnya yang gelap kemungkinan belum bisa semua,” bebernya.
Menyoal jenis bohlam lampu LED atau bohlam yang memang untuk peruntukannya, pihaknya pun menginginkan pergantian PJU menggunakan bohlam berstandar SNI.
“Tapi yang ada saat ini kebanyakan yang dipakai memang bohlam biasa. Bohlam rumahan. Sejauh ini masih banyak yang belum apalagi per kecamatan itu,” tandasnya.(*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
