benuanta.co.id, Bulungan – Dalam rangka memperingati hari buruh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan tenaga buruh Provinsi Kaltara melakukan kegiatan halal bi halal, silaturahmi dan diskusi.
Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus mengatakan apa yang menjadi tuntutan para buruh, salah satunya pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) kini tengah berproses.
“PHI sendiri merupakan alat yang penting dalam sinergitas antara buruh dengan perusahaan-perusahaan yang menyangkut peradilan industrial,” ungkap Albertus kepada benuanta.co.id, Selasa 2 Mei 2023.
Dia mengatakan sebelum DPRD telah membentuk panitia khusus (Pansus) PHI pada bulan November 2022, yang bertugas untuk melakukan pembentukan hingga penganggaran PHI. Namun Pengadilan Tinggi (PT) Kaltara telah melantik hakim PHI pada Januari 2023 lalu. Untuk itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan PT Kaltara.
“Kalau memang sudah ada hakim PHI di PT Kaltara maka tidak masalah. Untuk itu, kita akan lakukan koordinasi dengan PT Kaltara,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.
Jika sebelumnya butuh waktu untuk melakukan persidangan pada PHI Kalimantan Timur, maka hadirnya PHI di Kaltara memudahkan masyarakat yang bersengketa atau yang bermasalah dengan perusahaan.
“Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Kaltim, nanti bisa dilakukan di Kaltara apakah itu di Tanjung Selor atau di Tarakan,” paparnya.
Albertus menuturkan buruh di bawah nauangan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kaltara baik di Bulungan maupun di Tarakan jauh sebelumnya menginginkan adanya PHI di Kaltara.
“PHI sendiri menjadi skala prioritas yang benar-benar sangat penting,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Nicky Saputra
