benuanta.co.id, TARAKAN – Universitas Borneo Tarakan (UBT) resmi memperbaharui Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 188/B/O/2025. Program studi tersebut meliputi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Bahasa Indonesia.
Dekan FKIP UBT, Dr. Suyadi S.S., M.Ed., menjelaskan program PPG ini telah diperjuangkan sejak lama. Upaya berkelanjutan dilakukan melalui Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Indonesia, di mana ia berperan sebagai sekretaris. Forum tersebut menjadi wadah kerja sama seluruh FKIP negeri di Indonesia dalam mewujudkan pembukaan program PPG secara nasional.
“Program ini sudah direncanakan sejak 2017, namun saat itu belum tembus,” ungkapnya kepada benuanta.co.id, Senin (14/4/2025).
Upaya konkret kerja sama ini terwujud dalam bentuk konsorsium regional, yakni Konsorsium Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur, dan Nusantara. Melalui konsorsium ini, berbagai pertemuan strategis digelar, termasuk di Jakarta pada pertengahan 2022, yang menjadi titik awal kesuksesan pembukaan prodi PPG di UBT.
“UBT tergabung dalam Konsorsium Nusantara bersama Universitas Sebelas Maret dan beberapa universitas lainnya,” jelasnya.
Pada tahun 2023, UBT akhirnya memperoleh SK pendirian untuk empat prodi pertama yakni Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Bahasa Inggris, dan baru-baru ini di tahun 2025 SK penerbitan untuk Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia telah diterbitkan. Sedangkan Prodi Bimbingan Konseling (BK) telah di-ACC dan hanya tinggal menunggu penerbitan SK-nya. Dengan begitu, seluruh prodi di FKIP UBT telah mendapatkan izin resmi.
“Baru-baru ini, kami juga mendapat SK untuk Pendidikan Bahasa Indonesia, tinggal menunggu Prodi BK yang telah di-ACC dan namun masih menunggu SK. Dengan begitu semua Prodi yang ada di FKIP UBT telah ada izin program PPG,” tambahnya.
Dr. Suyadi mengatakan dengan pembukaan program ini, FKIP UBT berkomitmen untuk mencetak pendidik profesional yang tidak hanya berkualitas secara akademik, tetapi juga siap terjun langsung ke lapangan pendidikan. Ia menambahkan UBT hadir untuk mengcover calon pendidik muda, agar tidak perlu jauh-jauh lagi untuk menempuh dan mencari sertifikasi guru.
“Kami harap, melalui PPG ini, kami bisa ikut berkontribusi meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Utara maupun nasional,” tukasnya.
Selain itu, Ketua Prodi PPG FKIP UBT, Dr. Shinta Wulandari, S.Si., M.Pd., turut menjelaskan teknis pelaksanaan studi yang ditempuh selama satu tahun atau dua semester.
“Biaya studi per semester adalah 8,5 juta rupiah, namun seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan biaya mandiri seperti makan, sewa tempat tinggal, dan kebutuhan pribadi lainnya tidak termasuk dalam biaya yang ditanggung pemerintah.
Dr. Shinta juga menjelaskan, PPG memiliki dua skema yakni PPG pra jabatan dan PPG dalam jabatan. Untuk PPG pra jabatan, sistemnya hybrid, yaitu 2 hari pembelajaran di kampus dan 3 hari praktik di sekolah mitra. Sedangkan PPG dalam jabatan dilaksanakan secara penuh daring, ditujukan bagi guru yang sudah mengajar dan ingin memperoleh sertifikasi profesi.
“Perbedaan utama keduanya terletak pada status peserta, prajabatan untuk lulusan S1 kependidikan yang belum menjadi guru, dan dalam jabatan untuk guru aktif yang sudah mengajar,” jelasnya.
Untuk menjadi mahasiswa PPG, calon peserta harus melalui berbagai tahapan seleksi. Ada seleksi administrasi dengan syarat IPK minimal 3,00, lalu seleksi substantif yang terdiri dari tes literasi, numerasi, dan tes bidang studi sesuai dengan latar belakang S1.
“Seleksi ini dilakukan secara nasional dan terstandar,” imbuhnya.
Terkait jadwal pelaksanaan, Dr. Shinta menjelaskan, PPG Dalam Jabatan di UBT direncanakan akan dibuka pada bulan Mei 2025. Sementara untuk PPG Prajabatan biasanya dibuka antara bulan Mei hingga Juli, namun kami masih menunggu arahan resmi dari pusat.
“Selain itu, kuota mahasiswa juga bergantung pada kebutuhan guru di sekolah-sekolah, karena setelah lulus PPG, peserta akan ditempatkan di sekolah serta mendapatkan gaji dan tunjangan,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
