Penerima PKH di Kaltara Tahun 2022 Terbanyak dari Kabupaten Nunukan

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara pada akhir tahun 2022 lalu, tercatat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak berada di Kabupaten Nunukan.

Hal tersebut diungkapkan Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinsos Kaltara Januarti Abella Mahdaretha mengatakan Nunukan menjadi daerah terbanyak penerima bantuan PKH dengan angka mencapai 5 ribu lebih.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1991 votes

“Kemudian disusul Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau dan Tana Tidung untuk penerima PKH 2022 tahap III ada sekitar 16.036 penerima. Pada tahap 4 terjadi peningkatan 17.646 penerima PKH,” ucapnya Ahad 26 Maret 2023.

Baca Juga :  Alat Tangkap Mini Trawl, DKP Kaltara: Sesuaikan Zona Penangkapan

Kemudian persoalan untuk alokasi tahun ini, kata Januarti Dinas Sosial Kaltara belum bisa memastikan.

“Mengingat, hingga kini proses penyaluran tahap I. Bahkan, untuk data yang dihimpun sementara hanya penyaluran tahap 4 tahun lalu. Dan kita belum bisa memberikan kepastian tahun ini, karena masih penyaluran dan angkanya belum deal,” bebernya.

Dijelaskannya proses bansos PKH penyaluran pun tahun ini melalui perbankan yang bekerja sama dengan Kemensos.

Baca Juga :  Persetujuan Pembentukan Pengadilan PHI dan Tipikor Kaltara Agustus Ini?

“Karena tahun sebelumnya, penyaluran bantuan PKH tersebut melalui Kantor Pos. Bahkan waktu proses penyaluran tidak terjun turun langsung ke lapangan. Hanya lakukan pengawasan terhadap dana yang telah tersalurkan ke masyarakat.

Ya karena kami terkendala letak geografis. Karena daerah Kaltara ini ada beberapa kabupaten yang aksesnya susah, termasuk di Nunukan. Ada daerah yang blank spot, apalagi jika tidak ada pendampingan,” ujarnya.

Baca Juga :  Sosek Malindo Bertujuan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Wilayah Perbatasan

Kendati demikian supaya program tersebut bisa terjangkau di daerah blank spot, pihaknya mengusulkan ada pendampingan.

“Kita usulkan supaya ada tim pendampingan, tapi belum ada realisasi dari Kemensos,” pungkasnya.(*)

Reporter: Georgie Silalahi

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *