benuanta.co.id, BULUNGAN – Masuki bulan ketiga tahun 2023, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir Februari 2023 mencapai 13,84 persen atau yang telah terserap sebesar 1,10 triliun dari total pagu Rp 7,95 triliun.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor, Juanda mengatakan KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah telah menyalurkan dana APBN sampai dengan 28 Februari 2023 sebesar Rp1,10 triliun.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 8,65 persen year on year (YoY) dari realisasi bulan Februari tahun 2022 sebesar Rp 172 miliar atau 5,24 persen dari total pagu sebesar Rp3,28 triliun,” ucap Juanda kepada benuanta.co.id, Rabu 8 Maret 2023.
Dia menjelaskan belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD). Di mana, realisasi BPP sebesar Rp 291,62 miliar atau 11,0 persen dari pagu sebesar Rp 2,65 triliun untuk disalurkan kepada 136 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
“Realisasi ini juga mengalami pertumbuhan persentase sedikit meningkat sebesar 5,37persen (YoY) atau Rp 146,85 miliar dari realisasi bulan Februari tahun 2022 sebesar Rp 144,76 miliar atau 5,63 persen dari total pagu sebesar Rp2,57 triliun,” terangnya.
Adapun realisasi BPP ini di antaranya realisasi belanja pegawai mencapai 12,42 persen atau Rp 68,63 miliar dari pagu sebesar Rp 552,79 miliar. Kemudian realisasi belanja barang mencapai Rp 79,92 miliar atau 10,26 persen dari pagu sebesar Rp779,27 miliar. Lalu realisasi belanja modal mencapai sebesar Rp 143,07 miliar atau 10,84 persen dari pagu Rp 1,32 triliun.
“Sedangkan realisasi belanja bantuan sosial masih belum ada atau nihil realisasi dari pagu Rp 0,14 miliar,” bebernya.
Selanjutnya realisasi untuk TKD sebesar Rp 814 miliar atau 15,25 persen dari pagu sebesar Rp 5,31 triliun, peruntukannya digunakan antara lain penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan DAK non fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan dan Pemkab Malinau.
“Jadi realisasi DBH bulan Februari 2023 sebesar Rp 335,68 miliar atau 16,6 persen dari pagu sebesar Rp 2,02 triliun, realisasi DAU sebesar Rp 451,64 miliar atau 18,3 persen dari pagu Rp 2,47 triliun, realisasi DAK non fisik sebesar Rp 25,08 miliar atau 9,2 persen dari pagu sebesar Rp 273,18 miliar,” sebut Juanda.
Sementara realisasi Dana Desa sebesar Rp 2,56 miliar atau 1,4 persen dari pagu sebesar Rp186,41 miliar. Kemudian untuk DAK fisik dan Dana Insentif Fiskal sampai saat ini belum terealisasi.
Lanjutnya, dari sisi kinerja pendapatan negara lingkup KPPN Tanjung Selor, secara agregat terealisasi sebesar Rp 9,8 miliar atau 39,42 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 24,87 miliar. Penerimaan tersebut disumbangkan dari penerimaan bukan pajak.
“Kami terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan pemda agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN. Selain itu, diharapkan agar satker dan pemda dapat membuat langkah strategis guna memacu kinerja keuangan tahun 2023,” pungkasnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
