39 Kubik Kayu Ilegal Diamankan Unit Intel Kodim 0907 Tarakan

Tarakan – Unit Intel Kodim 0907/ Trk kembali mengamankan 30 kubik kayu jenis meranti campuran yang dibongkar di daerah Gg.Rukun RT.17 Kel. Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan.

Penangkapan tersebut berawal dari Informasi masyarakat kemudian ditindaklanjuti pihak intel Kodim 0907/Trk.

“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa belakangan ini banyak aktivitas yang dilakukan di daerah yang menjadi tempat penangkapan. Telah diamankan 3 perahu jongkong dengan mesin 40 PK. Di dalamnya terdapat 39 kubik kayu, jenisnya bermacam-macam tapi mayoritas meranti,” ucap Dandim 0907/Trk Letkol Inf Reza Fajar Lesmana, S.I.P., M.Si,
Sabtu (04/03/2023).

Baca Juga :  Diduga 7 Orang Nyoblos Dua Kali, Bawaslu Tarakan Usul Pemungutan Suara Ulang

Lanjutnya, saat dilakukan penangkapan, pelaku kabur saat melihat petugas. “Satu perahu sempat mencoba kabur dan berhasil ditangkap oleh anggota kami, kita kejar dan dapat tiga perahu sebagai Barang bukti namun pelakunya kabur karena sudah melihat keberadaan kami, Jadi di TKP hanya orang-orang yang membongkar saja, buruh,” jelas Dandim 0907 Tarakan.

Baca Juga :  Dugaan Black Campaign, Bawaslu Telah Panggil Pelapor

Kami Kodim 0907/Tarakan imbuhnya, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui instansi terkait.

“Saya langsung melaporkan ke pimpinan, Danrem 092/Maharajalila selaku pimpinan kami. Selanjutnya arahan beliau (Danrem) segera koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Polisi Kehutanan untuk kita adakan penyerahan barang bukti. Harapannya nanti ke depan kami bisa membuat suatu efek jera,” tegasnya.

Ia menambahkan,Letak geografis Tarakan sebagai wilayah kepulauan menyulitkan petugas untuk mencegah praktik illegal logging. Terdapat sejumlah pintu masuk di muara sungai yang dapat mengelabuhi petugas.

Baca Juga :  Nelayan di Tarakan Keluhkan Berkurangnya Kuota BBM

“Dengan banyaknya jalur masuk yang ada di Tarakan ini sehingga agak sulit untuk menutup jalan masuk tadi. Inilah tugas kami sebagai TNI, ada dalam UU nomor 34 Tahun 2004, disitu kami bertugas untuk mendukung pemerintah daerah dalam hal menanggulangi dan mencegah hal-hal ilegal yang ada di kewilayahan,” pungkasnya.(*)

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *