benuanta.co.id, BULUNGAN – Salah satu yang disinggung oleh Gubernur Kaltara dalam rapat koordinasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, terkait Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang selama ini dirinya tidak mengetahui kemana mengalirnya CSR tersebut.
“Berapa puluh perusahaan di Kaltara baik itu kelapa sawit, batubara dan emas, seperti yang ada di Desa Apung ada masyarakat yang tidak teraliri listrik padahal sumber listriknya ada di desa itu,” tegas Gubernur.
Dirinya pun miris melihat hal tersebut, pasalnya listrik yang dikelola oleh salah satu perusahaan tambang ini tidak menyentuh masyarakat. Apalagi sumber listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) jaraknya dekat dengan pemukiman masyarakat.
“Coba Dinas ESDM lakukan koordinasi dengan PT PKN, karena sudah 10 tahun di sana tanpa listrik. Coba pakai CSR-nya, jangan masyarakat hanya jadi penonton saja,” sebutnya kepada benuanta.co.id, Rabu 15 Februari 2023.
Bahkan kata Gubernur, masyarakat di Desa Apung hanya menikmati debu dan racun saja dari perusahaan tersebut.
“Saya minta kepala dinas untuk jalan ke desa-desa atau blusukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kecuali, kalau bapak ibu punya intelijen baru tahu masalah masyarakat,” tuturnya.
Lanjutnya, keberadaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di bawahnya sebagai pelayan masyarakat harus bekerja maksimal. Terlebih untuk forum CSR yang sudah terbentuk agar memanfaatkan CSR yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta yang sudah terbentuk forum CSR tapi kegiatannya nol besar, saya kira forum CSR yang ini untuk menghimpun dana CSR ternyata tidak berjalan. Saya minta bubarkan saja forum CSR itu, kalau tidak ada manfaatnya. Jadi semua forum yang ada keputusan gubernurnya tidak jalan untuk dibubarkan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : Nicky Saputra
