benuanta.co.id, BULUNGAN – Wacana Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam membangun dan mengembangkan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) di Kota Tarakan, terhenti. Lantaran kawasan KKMB ini bukan aset dari Pemerintah Provinsi Kaltara.
Kepala Dispar Kaltara, Dr Njau Anau melalui Analis Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, La Ode Deny Eka Saputra mengatakan di tahun 2021 Dispar Kaltara ingin melakukan kegiatan pembangunan, pasalnya bangunan yang ada merupakan milik Pemprov Kaltara.
Sementara lahannya milik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
“Di tahun 2021 kita ingin masukkan di dana alokasi khusus (DAK) dari APBN, tapi kendalanya itu bukan aset Pemprov Kaltara tapi milik Pelindo. Padahal kami sudah buat master plan-nya juga, desain dan sebagainya sudah ada,” ungkapnya kepada benuanta.co.id, Selasa, 10 Januari 2023.
Lantaran tidak ada hibah atau penyerahan dari Pelindo, akhirnya KKMB tidak dapat dilanjutkan untuk pembangunan. Dia mengakui jika kondisinya di dalam kawasan itu sudah harus dilakukan peremajaan dan pengembangan.
“Kementerian itu meminta aset, tapi Pelindo tetap mempertahankan sehingga kami tidak bisa melanjutkan pembangunan,” bebernya.
Kata dia, Dispar tidak ingin mengalami kerugian, jika tetap dianggarkan perbaikan maka yang mendapatkan keuntungan justru oleh Pelindo.
“Sehingga kami biar saja, padahal sayang sekali. Dimana kita ketemu Bekantan di tengah kota di Kaltara kalau bukan di Tarakan,” tuturnya.
La Ode Deny menambahkan KKMB yang bukan aset Pemprov Kaltara, maka penerimaan untuk Dispar Kaltara sudah tidak ada lagi. Sementara untuk sisi lain yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara memiliki kerjasama dengan Pelindo terkait pengelolaan perikanan.
“Kalau kita sudah tidak ada PAD dari KKMB,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
