benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Berupaya untuk menghindari berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Hangout Community Kaltara bersama FAMM Indonesia dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kaltara menggelar 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) 2022.
Lokasinya di Perpustakaan Daerah Bulungan, kegiatan diisi dengan refleksi dan nonton bersama, adapun temanya Stronger In Solidarity, pernikahan dini antara larangan dan tradisi. Kegiatan itu pun diikuti oleh berbagai penggiat komunitas perempuan di Kaltara, di antaranya forum anak daerah (FAD) dan Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN).
Dari data yang ada, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltara masih cenderung mengalami peningkatan. Padahal upaya pencegahan sudah cukup sering dilakukan.
“Sepertinya masih perlu sinergi bersama tidak hanya sebatas kampanye pencegahan tetapi gerak bersama melakukan upaya menekan angka kekerasan tersebut,” ucap Kepala DP3AP2KB Kaltara, Wahyuni Nuzband kepada benuanta.co.id, Ahad 4 Desember 2022.
Kata dia, pernikahan anak terlebih di bawah umur merupakan bagian dari kekerasan yang masih terjadi. Untuk itu, pihaknya menaruh harapan mewujudkan kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan melalui konvergensi upaya pencegahan pernikahan anak di Kaltara.
“Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual,” tuturnya.
Wahyuni membeberkan, segala bentuk kekerasan masih kerap terjadi seperti diskriminiasi, ketidakadilan, eksploitasi, kekerasan dan perlakukan salah lainnya. Sehingga perlu adanya perlindungan, baik bagi perempuan maupun anak.
“Khususnya pernikahan anak, karena belum cukup umur, dapat merugikan bagi anak, kemunkinan resiko kematian ibu dan bayi, kemiskinan, anak balita stunting bahkan hingga kemiskinan,” paparnya.
Data perkawinan anak di Kaltara di 5 kabupaten kota tampaknya ada kenaikan contohnya Bulungan tahun 2021 ada 30 anak dan tahun 2022 ada 31 anak, Nunukan tahun 2021 tidak ada dan tahun 2022 ada 25 anak, Tarakan di tahun 2021 ada 35 anak dan tahun 2022 ada 22 anak, Malinau tahun 2021 tidak ada dan tahun 2022 ada 6 anak sedangkan Tana Tidung tidak ada.
“Jumlah perkawinan anak di Kaltara tahun 2022 meningkat, 2021 lalu ada 70 perkawinan anak sedangkan tahun 2022 ini ada 84 perkawinan anak,” sebutnya.
Wahyuni menyampaikan, kondisi perempuan Kaltara saat ini dari jumlah penduduk Kaltara saat ini, 48 persen di antaranya merupakan penduduk perempuan dimana 35 persen di antaranya masih usia anak.
Kemudian jumlah kasus kekerasan perempuan 2022 hingga saat ini ada 92 kasus rinciannya 28 kasus berusia 18-24 tahun dan 66 kasus lainnya usia 25-44 tahun. Sementara itu, pada 2022 ini juga ada 132 kasus kekerasan terhadap anak.
“Indeks Pembangunan Gender (IPG) kita berada di angka 87,3 persen, di bawah angka nasional 91,27 persen. Kemudian untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih di angka 61,7 persen, lebih rendah dibanding angka nasional 76,26 persen,” terangnya.
Dari sekian kasus yang terjadi, Wahyuni tak menampik kekerasan di rumah tak jarang masih dominan, dengan pelakunya masih orang terdekat seperti kakek, bapak, kakak, paman atau keluarga terdekat lainnya. Untuk itu seolah mempertegas, bahwa rumah pun masih bukan menjadi tempat aman bagi perempuan dan anak.
“Strategi pencegahan perkawinan anak, hingga kekerasan masih kita lakukan, sinergi kebijakan nasional hingga daerah juga dilakukan dan ini perlu peran bersama, apalagi kita tahu di sekitar kita tak jarang masih terjadi dengan berbagai alasan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Matthew Gregori Nusa
