benuanta.co.id, Makassar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut mengawasi perekrutan petugas badan Ad Hoc yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan pengawasan tersebut, Bawaslu melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
“Iya salah satu tugas pengawas Pemilu, mengawasi tahapan Pemilu/Pemilihan. Termasuk proses rekrutmen penyelenggara Ad Hoc KPU seperti PPK, PPS sampai KPPS,” kata Komisioner Bawaslu Makassar, Sri Wahyuni, Selasa, (22/11).
Dia mengungkapkan bahwa pengawasan tersebut dilakukan dari tahap pendaftaran hingga penetapan badan Ad Hoc. Kata Sri, pihaknya juga telah mengeluarkan imbauan kepada KPU Makassar.
“Bawaslu akan melakukan pengawasan sampai pada proses penetapan penyelenggara terpilih nanti. Imbauan ini dikeluarkan sebagai bentuk pencegahan,” ujarnya.
Sebelumnya Komisioner KPU Makassar Endang Sari mengatakan, bahwa proses perekrutan petugas badan Ad Hoc dipastikan berjalan ketat. Setiap calon tidak boleh berafiliasi dengan partai politik minimal selama 5 tahun, serta peserta Pemilu.
Selain itu, setiap pendaftar calon petugas badan Ad Hoc tidak memiliki penyakit komorbiditas atau penyerta.
Dia juga menjamin proses perekrutan petugas badan Ad Hoc akan mengedepankan integritas. Kendati publik diikut sertakan dalam proses tersebut. Di mana KPU melakukan tes wawancara dan membuka pengaduan bagi masyarakat.
“Sejak lolos administrasi itu sudah dibuka tanggapan masyarakat sampai masuk wawancara, KPU siap menerima laporan dengan adanya dugaan berafiliasi partai politik. Ini untuk menjaga bahwa tidak memihak,” kata Endang.
Diketahui perekrutan badan Ad Hoc dibuka sejak tanggal 20 dan berlangsung hingga 29 November 2022. Disebutkan Endang, khusus KPU Makassar sejauh ini sudah 683 orang melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIAKBA sebagai petugas Ad Hoc.
“Itu besar kemungkinan masih bertambah. Pendaftaran di hari ketiga sudah 683 orang yang tersebar di 15 Kecamatan,” imbuhnya.(*)
Reporter: Akbar
Editor: Ramli
