benuanta.co.id, TARAKAN – Persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak Lantamal XIII Tarakan kini telah memasuki babak baru. Hal ini dikarenakan DPRD Kota Tarakan turun tangan langsung bertemu dengan Kementerian Pertahanan minggu lalu.
Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan, Yulius Dinandus menjelaskan sebenarnya pertemuan tersebut bukan secara khusus hendak membahas persoalan lahan, melainkan objek pembangunan Maritime Command Centre (MCC).
“Inikan program pertahanan negara lewat kementerian pertahanan, nah akhirnya kita kesana,” sebutnya, Kamis (6/10/2022)
Ia menerangkan, pertemuan dengan pihak Lantamal dan warga pun belum ada kejelasan sehingga pihaknya berniat menemui langsung Kemenhan. Sebelumnya juga pihak DPRD sudah bermohon ke Wali Kota Tarakan menyoal permasalahan ini.
“Kami memohon pindah titik (pembangunan), lalu pemkot Tarakan menunjukkan satu titik dan sudah kami survey, yaitu tanah yang sudah kami bebaskan dulu yang untuk lapangan golf, itu titik yang ditunjukan pak wali,” terangnya.
Hal inipun telah pihaknya sampaikan ke Kemenhan. Yulius mengatakan pada dasarnya pihak Kemenhan setuju untuk pemindahan pembangunan MCC ini. Tak hanya itu, Bidang Kebaranahan Kemenhan juga mengapresiasi pemkot Tarakan yang bersedia memfasilitasi untuk pembangunan MCC.
“Maka saya kira sudah bisa kita tarik kesimpulan, bagian kebaranahan sudah memindahkan titik pembangunan MCC, maka warga sebaiknya meninggalkan titik yang dimaksud untuk aktivitas normal kembali,” kata Yulius.
Dalam hal ini ia berharap bahwa pihak Angkatan Laut juga menemukan titik yang sepaham dengan keputusan yang ada. Yulius melanjutkan, terdapat permasalahan pada jalan menuju lokasi pembangunan MCC baru yang dimaksud.
“Kemenhan juga mendesain ulang untuk jalan masuk ke lokasi tersebut, sampai mereka minta panjangnya berapa itu kurang lebih 300 meter tapi itu ada jurang sungai, gunung. Kemudian ada alternatif kedua lewat pantai amal, itu kurang lebih 600 meter tetapi ada jalan masyarakat 300 meter jadi lebih kurus dan pembiayaan agak kurang,” paparnya.
Yulius menegaskan, permasalahan MCC ini dianggap selesai karena keputusan dari Kemenhan juga sudah diterbitkan. Menyoal angkatan laut sendiri ia tak mengetahui secara pasti korelasi Angkatan Laut dengan pembangunan MCC itu.
“Menurut pemikiran kami titik beratnya di Kemenhan dengan pemerintah untuk pembangunan tersebut. Surat Keputusan ada, nomornya juga lengkap,” tegasnya.
Sementara ini, Komandan Lantamal XIII Tarakan, Laksamana Pertama Fauzi enggan berbicara banyak. Ia mengatakan akan melihat dulu hasil keputusannya seperti apa.
“Ya kita lihat dulu nanti, itu bukan peninjauan yang sama DPRD nanti kita lihat dulu hasilnya. Tunggu selesai dulu, semua instruksi pusat akan kita lakukan asalkan itu dalam koridor hukum, itukan untuk kepentingan negara bukan pribadi,” singkatnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Matthew Gregori Nusa
