benuanta.co.id, BULUNGAN – Hadirnya kawasan industri di Kabupaten Bulungan menjadi angin segar bagi semua orang. Pasalnya kawasan industri hijau ini disebut-sebut menjadi kawasan terbesar di dunia, yang nantinya menghasilkan energi hijau terbarukan yang dapat menekan penggunaan energi fosil yang efeknya dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menilai melalui Webinar Series Seri Ke-2 Green Economy yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, memiliki nilai baik bagi Kaltara.
“Memang dari sisi kami DPRD, itu sangat mendukung dan kami sangat support dengan kegiatan ini. Harapan kita dengan webinar ini jangan hanya sekadar kegiatan rutinitas biasa atau formalitas saja,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Ihin Surang kepada benuanta.co.id, Rabu 10 Agustus 2022.
Dirinya menginginkan setelahnya sudah ada action atau tindakan dari pemerintah. Dalam kacamatanya Bank Indonesia sudah punya komitmen tinggi untuk mendorong ekonomi hijau di Kaltara.
“Kita berharap pihak pemerintah dalam hal ini dari dinas teknis seperti Biro Perekonomian, Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian dan dinas lainnya, kita harapkan bisa melakukan action apa yang akan dilaksanakan pada hari ini,” jelasnya.
“Intinya, kita jangan membuat pernyataan saja atau omongan doang (Omdo) tapi paling penting ada aksi nyata. Siapa yang berbuat apa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” sambung politisi Partai Hanura ini.
Sebagai wakil rakyat Kalimantan Utara, semua hal yang menguntungkan sisi masyarakat dan pemerintah akan mendapatkan dukungan penuh dari DPRD Kaltara. Pihaknya selalu memberikan support, agar semua yang dilakukan pemerintah mendatangkan manfaat.
“Apapun alasannya kita ingin Kaltara ini dibangun dengan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Ada banyak potensi yang harus dikembangkan dalam rangka mencapai ekonomi hijau ini,” paparnya.
Ihin Surang menambahkan satu hal yang paling penting dalm tujuan ekonomi hijau di Kaltara, pemerintah itu harus selektif untuk memberikan izin-izin kepada kegiatan-kegiatan notabene pihak ketiga.
“Sebagai pemerintah disini harus selektif, jangan sampai nantinya ada yang merusak lingkungan. Untuk itu mari kita mendukungnya dari berbagai macam bidang. Sehingga akan terwujud yang kita inginkan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Matthew Gregori Nusa
