MALINAU – Mendapat sorotan tajam dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara karena mendapat penilaian buruk selama 2 tahun beruntun, Plt. Bupati Pemerintah Kabupaten Malinau, Dr. Topan Amrullah, .S.Pd, .M.Si desak seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan perbaikan kinerja, khususnya membenahi sistem pelayanan publik.
“Memang selama 2 tahun ini kita telah masuk dalam zona kuning penilaian Ombudsman dan kita telah membahasnya jauh sebelumnya, untuk melakukan perbaikan sedikit demi sedikit,” kata Topan.
Topan juga mengungkapkan, saat Dr. Yansen TP,. M.Si masih menjabat sebagai bupati Malinau hal ini telah masuk dalam pembahasan bahkan teguran kepada OPD untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dan saat ia menggantikan Yansen TP sebagai bupati, Topan pun mengaku telah melakukan hal yang sama yakni mendorong ODP, agar mengevaluasi kinerja.
“Saat pak Yansen masih ada hingga saya yang menggantikan beliau, hal ini telah kita tekankan kepada OPD, bahkan kita mendorong untuk mencatat seluruh masukan dari Ombudsman,” ujarnya lagi.
“Dan semoga saja, OPD bisa melakukannya dengan baik menciptakan sistem pelayanan publik yang inovatif, agar tidak masuk dalam zona kuning penilaian Ombudsman lagi,” imbuhnya.
Disisi lagi ibu ketua DPRD Malinau Ping Ding juga mengatakan hal yang sama. Bahkan ia menjelaskan, akan mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi dengan Pemda agar hal seperti yang dikatakan oleh Ombudsman Kaltara bisa diperbaiki.
“Kita sebagai mitra pemerintah, tentunya akan mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi dan inovasi kerja dalam pelayanan publik,” kata Ping ding lagi.
“Dan kita akan sering lagi melakukan komunikasi agar DPRD bisa membantu Pemda dalam melaksanakan visi misi pembangunan daerah,” imbuhnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
