MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mengikuti Entry Meeting bersama dengan BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) beserta seluruh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kaltara yang dilaksanakan secara virtual. Untuk Pemkab Malinau acara ini berlangsung di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau.
Dalam entry meeting ini membahas kesiapan Pemeriksaan Interim Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemeriksaan Atas Bantuan Keuangan Partai Politik di wilayah Kalimantan Utara tahun anggaran 2020. Pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan selama 22 hari terhitung mulai tanggal 2 Februari s.d 23 Februari 2021 untuk LKPD dan terhitung tanggal 24 Februari s.d 26 Februari 2021 untuk Banparpol.
Dalam pertemuan ini, Wakil Bupati Malinau Dr. Topan Amrullah, S.Pd, M.Si mewakili Pemkab Malinau menyatakan siap menerima kedatangan dari Tim Pemeriksaan Intern LKPD Kabupaten Malinau tahun anggaran 2020 dan Tim Pemeriksaan Banparpol tahun anggaran 2020.
“Saya sudah menyampaikan kepada Sekda beserta jajarannya untuk mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen yang nantinya akan diminta oleh tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara yang seyogyanya Insyaallah besok akan berada di Malinau,” kata Dr. Topan Amrullah, S.Pd, M.Si saat menyampaikan testimoninya pada pertemuan tersebut.
Lebih lanjut, Dr. Topan meminta agar memberikan semua data yang dibutuhkan sehingga proses pemeriksaan dokumen-dokumen ini bisa berjalan dengan baik serta kooperatif dengan tim serta selalu melakukan koordinasi bila ada hal-hal yang dibutuhkan oleh tim dalam rangka melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap data-data yang nantinya akan disampaikan.
“Kami juga merasa bangga bahwa selama ini, Alhamdulillah Kabupaten Malinau meraih WTP 6 kali berturut-turut. Dan tentu harapannya pada tahun anggaran 2020 ini juga perolehan opini WTP bisa dipertahankan. Kemudian hal-hal yang menjadi catatan nantinya itu bisa diminimalisir, diperbaiki untuk kedepannya,” ungkapnya.
“Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat atas upaya dari BPK RI Perwakilan Kaltara yang ingin mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dan hal ini tentu sangat sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkomitmen serta berintegritas,” tutupnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
