Upah yang diterima guru honorer bisa dikatakan jauh dari kata layak. Sebab, porsi kerja guru honorer dan guru ASN bisa dikatakan sama. Namun begitu yang paling mencolok adalah sual upah yang didapatkan. Meski demikian, guru honorer tetap saja setia mengabdi untuk mencerdaskan para generasi penerus bangsa.
Terlebih bagi guru honorer yang berada di pelosok maupun perbatasan Kaltara. Para guru honorer di sana bisa dikatakan bekerja lebih berat dari para guru yang berada di daerah lain. Salah satu tantangannya adalah akses yang sangat terbatas untuk melangsungkan proses pembelajaran. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan yang bermutu.
Seharusnya pemerintah pusat maupun daerah sudah seharusnya memperhatikan nasib para guru honorer tersebut. Selain menjadi ujung tombak di bidang pendidikan, pengabdian para guru honorer juga tak bisa dipandang sebelah mata. Upah yang mereka dapat tak sebanding dengan pendidikan yang telah diberikan kepada para pelajar.
Beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie secara simbolis memberikan insentif kepada para guru di perbatasan tak terkecuali guru honorer. Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah Kaltara pada guru yang ada di Kaltara. Namun begitu, pemerintah tak bisa puas dengan apa yang telah diberikan. Pemerintah di Kaltara sebaiknya memikirkan jangka panjang persoalan guru honorer ke depannya.
Dikatakan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie pemberian insentif sudah dilakukan pihaknya sejak tahun 2015 dengan besaran Rp500 ribu per orang per bulan. Melalui insentif tersebut, ia berharap dengan adanya insetif tersebut guru-guru bisa lebih semangat mengajar.
