Rencana DPR RI dan Pemerintah Pusat menghapuskan tenaga honorer menjadi cambukan bagi para honrer. Tak terkecuali para guru honorer yang berada di Kalimantan Utara (Kaltara). Padahal, Kaltara sejauh ini masih membutuhkan guru honorer sebagai tenaga pengajar untuk generasi penerus bangsa.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Komisi II DPR RI, merencanakan penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Alasan penghapusan itu, untuk mendapatkan sumber daya manusia atau SDM berkeahlian.
Kabar penghapusan tenaga honorer itu tentunya berhebus hingga ke Kaltara. Di antara tenaga honorer yang ada di Kaltara, tenaga honorer guru bisa dikatakan paling banyak jumlahnya. Selain jumlahnya yang banyak, guru honorer juga diibaratkan tulang punggung pendidikan Kaltara sejauh ini. Meski saat ini sudah ada guru yang berstatus Aperatur Sipil Negara (ASN) dengan bidangnya masing-masing, namun guru honorer tetaplah dibutuhkan.
Bagaimana tidak dibutuhkan, sebelum guru ASN masuk ke sekolah-sekolah yang di Kaltara, guru honorer merupakan pendidik awal yang memberikan pelajaran terhadap para siswa. Hal ini berjalan cukup lama sebelum pengangkatan honorer menjadi ASN pada 2005 hingga 2014 silam. Kini kabar tidak mengenakkan itu kembali menerpa tenaga pengajar honorer.
Meski alasan penghapusan tersebut ingin mendapatkan SDM yang berkualitas, tak terkecuali di bidang keguruan. Namun begitu, hal tersebut harus melalui pengkajian yang mendalam. Sebab, Kaltara saat ini masih membutuhkan tenaga pengajar di beberapa daerah. Di antaranya daerah pelosok dan perbatasan.
Jika hanya mengandalkan guru yang telah berstatus ASN, mungkin jumlahnya tidaklah sepadan dengan siswa-siswi yang diajar. Dengan begitu, tenaga honorer dengan latar belakang sarja pendidikanlah yang dibutuhkan saat ini untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pegajar. Meskipun ada kebijkan pemerintah pusat yang menginginkan tenaga honorer dihapuskan, pemerintahan di Kaltara seharusnya memperjuangkan para guru honorer.
