benuanta.co.id, TARAKAN – Penerapan sistem tiket online dan pembayaran digital di Pelabuhan Speedboat Tengkayu I Tarakan dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Digitalisasi ini diharapkan mampu mempermudah proses pembelian tiket sekaligus menghadirkan sistem transaksi yang lebih praktis bagi para pengguna transportasi laut.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Jufri Budiman, menyatakan dukungannya terhadap penerapan layanan berbasis sistem tersebut.
Menurutnya, penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan transportasi.
“Kami sangat mendukung terkait dengan adanya layanan tiket online seperti yang ada di Pelabuhan Speedboat Tengkayu I,” ungkapnya, Kamis (5/3/2026) lalu.
Ia menjelaskan, sistem pembelian tiket secara online dapat mengurangi berbagai kendala yang selama ini kerap dialami masyarakat saat membeli tiket secara manual.
Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat memperoleh tiket dengan cara yang lebih praktis.
“Kalau semua sudah by system tentunya akan jauh lebih mempermudah masyarakat,” jelasnya.
Selain layanan tiket online, penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi transaksi di pelabuhan. Menurut Jufri, kehadiran QRIS dapat memberikan alternatif pembayaran yang lebih cepat dan fleksibel bagi masyarakat.
“Pelayanan masyarakat juga bisa menghadirkan QRIS sehingga pembayaran menjadi lebih mudah,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pengelola layanan tetap memperhatikan potensi kendala teknis yang mungkin terjadi dalam penerapan sistem digital tersebut.
Jika terdapat gangguan pada sistem, penanganan harus dilakukan dengan cepat agar tidak menghambat pelayanan.
“Kalau ada kendala teknis harus segera diperbaiki dan segera ditangani demi kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
Terkait penggunaan QRIS, Jufri mengakui sebagian masyarakat terkadang mempertimbangkan adanya biaya administrasi dalam transaksi digital. Namun menurutnya, persoalan tersebut masih dapat dibicarakan dengan pihak perbankan agar tidak memberatkan pengguna layanan.
“Kadang masyarakat merasa ada biaya admin, tapi itu bisalah dinegosiasikan dengan bank,” imbuhnya.
Ia menilai komunikasi antara pengelola layanan dengan pihak perbankan menjadi penting untuk memastikan sistem pembayaran digital tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan adanya kesepakatan yang tepat, biaya tambahan yang dirasakan masyarakat dapat diminimalkan.
“Itu bisa B2B dan semuanya bisa dinego dengan bank,” tuturnya.
Pada akhirnya, Jufri menegaskan seluruh inovasi pelayanan publik harus berorientasi pada kenyamanan dan kemudahan masyarakat. Digitalisasi layanan, menurutnya, harus mampu menghadirkan proses pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan cepat.
“Intinya bagaimana memberikan pelayanan yang mudah, tepat, jelas dan cepat kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
