benuanta.co.id, BULUNGAN – Anggaran untuk pengawasan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara ada peningkatan dibandingkan pilkada 2020 lalu.
Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara Suryani memaparkan tahap akhir pelaksanaan pilkada 2023-2024 pihaknya telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Kaltara.
“Sudah kami ajukan tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah daerah. Kami mengajukan kisaran Rp 50 miliar sekian,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Senin (12/12/2022).
Dia mengatakan anggaran yang diajukan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya Rp 39 miliar lebih. Kata dia, ada kenaikan sekitar Rp 11 miliar di tahun 2024.
“Kenaikan dilakukan, karena pelaksanaan keserentakan ini tentu menjadi beban bersama, tentu banyak potensi,” tuturnya.
Di mana potensi yang dijelaskan salah satunya ketersediaan anggaran, Suryani mengatakan jangan sampai dengan tidak adanya ketersediaan anggaran maka Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal.
“Maka angka-angka ril yang kami tuangkan dalam pengusulan itu bagian dari pada uraian tugas pokok fungsi kami,” terangnya.
Dia menambahkan jika anggaran itu tidak termasuk dalam pemberian honor terhadap petugas yang ada di Bawaslu. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
