Presiden Prabowo Siapkan 1.000 Perwira Cegah Karhutla di Daerah

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan ke daerah guna memperkuat sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam rapat penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin, Presiden Prabowo mengatakan upaya pencegahan harus berjalan bersamaan dengan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah.

“Kita di pusat, terutama TNI juga Polri, menyiapkan 1.000 perwira untuk diturunkan untuk membantu sosialisasi dan edukasi,” kata Prabowo dalam rapat yang dipantau secara daring di Jakarta.

Baca Juga :  TNI AD Tambah Kodam Baru untuk Permudah Mengamankan Wilayah RI

Menurut Prabowo, para perwira tersebut akan ditempatkan bersama petugas dan pejabat yang telah berada di daerah untuk memperkuat keterlibatan pemerintah pusat dalam pencegahan karhutla.

Presiden menekankan pencegahan kebakaran baru harus menjadi perhatian utama, terutama di tengah kondisi kemarau yang cukup panjang.

“Maksud saya biar dari pusat ikut ada rasa keterlibatan ya. Karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara,” ujarnya.

Baca Juga :  Gubernur Zainal Buka Diklat Laskar Gerindra di Tarakan, 300 Kader Ikuti Pelatihan

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena dampaknya dapat meluas, termasuk terhadap kesehatan masyarakat.

“Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, pernafasan dan sebagainya,” kata Prabowo.

Prabowo sebelumnya juga menegaskan pelaku pembakaran hutan dan lahan harus ditindak tegas. Di Sumatera Selatan, kepolisian melaporkan telah menangani 15 laporan polisi dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka terkait karhutla.

Baca Juga :  Rahmawati Kunjungi RRI Tarakan, Soroti Keterbatasan Anggaran Pengembangan SDM

Presiden meminta penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, pencegahan, edukasi masyarakat hingga penegakan hukum.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri mengumpulkan masyarakat yang biasa melakukan pembakaran lahan untuk diberikan edukasi serta peringatan mengenai konsekuensi hukum.

Sumber : Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *