NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan menggelar rapat paripurna ke 10, masa persidangan III tahun sidang 2020-2021 terkait persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Nunukan pada Senin, 12 Juli 2021.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa, juga didampingi Wakil Ketua Satu dan Dua DPRD Nunukan. Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid hadir didampingi wakilnya yakni H. Hanafiah.
Dalam rapat itu Bupati Laura menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada DPRD Nunukan yang telah mencermati dan membahas secara serius, teliti, dan seksama atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2020. Baik melalui rapat-rapat paripurna, rapat-rapat komisi maupun rapat-rapat badan anggaran.
Tidak hanya itu kepada fraksi-fraksi, Laura juga menyampaikan terima kasih atas pendapat akhirnya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tersebut sebagai penjabaran dan tindak lanjut laporan badan anggaran DPRD Kabupaten Nunukan.
“Pada intinya mereka dapat menerima dengan baik laporan keuangan pemerintah daerah LKPD pemerintah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2020, serta menyetujui untuk disahkannya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan, dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2020 menjadi peraturan pertanggungjawaban daerah pelaksanaan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Nunukan tahun anggaran 2020,” kata Laura.
Rapat paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan adalah untuk memberikan dasar hukum yang jelas, sekaligus dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis, dan transparan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
“Dengan persetujuan bersama raperda ini kami berharap akan berdampak pada peningkatannya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat juga dapat meningkat,” jelasnya.
Sedangkan rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan oleh DPRD, pada saat pembahasan di banggar akan ditindak lanjuti bersama-sama dalam penyusunan anggaran murni dan perubahan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemda Nunukan.
“Kami tetap mengharapkan adanya kerja sama antara eksekutif dan legislatif, sehingga pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik,” ujarnya. (*)
Reporter: Darmawan
