benuanta.co.id, NUNUKAN – Menanggapi dari Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023, Fraksi Partai Demokrat memberikan empat rekomendasi.
Keempat rekomendasi disampaikan melalaui Juru Bicara Fraksi Demokrat, Darmawansyah, walaupun estimatika pendapatan daerah tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun hal itu bukan yang menggembirakan bagi masyarakat. Karena, kenaikan ini masih mengandalkan dana alokasi umum dan kusus sehingga tidak bisa mencerminkan pertumbuhan secara makmur.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum ada peningkatan pendapatan secara siknifikan, bahkan mengalami penurunan proyeksi di APBD tahun 2023,” kata Darmawansyah.
Menurutnya ,hal itu belum mencerminkan keprihatinan pihak eksutif, sebagai pengguna anggaran. Hal itu bisa dilihat banyaknya kegiatan yang bukan kebutuhan mendesak dan penting untuk di laksanakan.
Fraksi Partai Demokrat menyampaikan empat rekomendasi ke pemerintah daerah. Pertama, berdasarkan instruksi kementrian keuangan bahwa alokasi dana intensif daerah digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah.
“Kami Fraksi Demokrat menyampaikan hal ini dan menjadi perhatian bersama, kenaikan BBM Subsidi menyebabkan laju inflasi yang tentunya semakin menyulitkan masyarakat.” jelasnya.
Lanjut dia sehingg Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan kebijakan Makro dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Nunukan.
Kedua, fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendorong tumbuhnya sentra ekonomi UMKM atau ekonomi kreatif. Karena, Pemerintah daerah belum serius mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Padahal jika melakukan hal ini dapat meningkatkan Pendapatan AsIi Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan.
“Dapat kita lihat target pemerintah daerah tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya,” terangnya.
Ketiga, pihaknya meminta agar sebaran kegiatan dan pemerataan pembangunan daerah di seluruh kecamatan memperhatikan asas keadilan.
Rekomendasi terakhir, Fraksi Demokrat meminta penjelasan lebih rinci mengenai rencana alokasi dan peruntukan terhadap belanja tak terduga dalam Nota Keuangan RAPBD 2023.
“Kami menyarankan agar Pemerintah Daerah tetap fokus pada pemulihan ekonomi, terutama pelaku usaha kecil dan senantiasa memperhatikan catatan LHP BPK, jangan sampai ada realisasi belanja tak terduga tidak sesuai dengan peruntukannya maupun prioritas dan kebutuhan di lapangan,” jelasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
