benuanta.co.id, NUNUKAN – Tanggapi aksi penolakan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), DPRD Kabupaten melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nunukan di ruang rapat Ambalat I DPRD Nunukan pada Rabu, 31 Agustus 2022.
Sebagaimana diketahui yang menjadi tuntutan HMI Nunukan yakni meminta DPRD Kabupaten Nunukan untuk menyatakan sikap menolak terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, meminta mencabut adanya kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.
Serta meminta DPRD Kabupaten Nunukan segera mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan dan meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Nunukan untuk melakukan pengawasan yang ketat pada penyaluran BBM bersubsidi sehingga tepat sasaran.
Menanggapi tuntutan mahasiswa dalam rapat dengar pendapat, DPRD Nunukan sepakat dan akan mendukung serta mengawal tuntutan dari Mahasiswa HMI dan akan dikirim ke DPR RI.
Anggota DPRD Nunukan Fraksi Hanura, Hamsing mengatakan sebagai dewan yang memegang teguh amanah rakyat tentunya akan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat.
“Kami bersama kalian, aspirasi itu bagian dari kami tentu akan kami perjuangkan karena ini jeritan masyarakat bawah,” ujar Hamsing kepada benuanta.co.id, Rabu (31/8/2022).
Terkait adanya isu penimbunan BBM, Hamsing menyampaikan isu tersebut harus disertai dengan data sehingga hal tersebut tidak menjadi opini publik yang tidak benar dan tidak berdasar.
“Kalau ada data laporkan ke kami, kita akan tindak lanjuti jangan sampai hanya spekulasi, kalau untuk antrian BBM yang panjang beberapa waktu lalu itu karena ada kesalahan tekhnis sehingga jadwal pendistribusiannya yang molor,” ungkapnya.
Kendati begitu, Hamsing mengatakan, DPRD Nunukan akan membuat rekomendasi yang di tanda tangani bersama dan akan di diteruskan ke pusat.
“Teriakan dan pergerakan HMI hari ini kita acungi jempol, karena perjuangan ini bagian dari ibadah,” katanya.
Senada dengan Hamsing, Andi krislina Anggota DPRD Fraksi PKS ini mengatakan pihaknya akan segera membuat notulen yang disertai dengan dokumentasi adanya aksi penolakan dari Mahasiswa HMI dan akan diteruskan ke pusat.
“Alurnya begitu, prosesnya harus sesuai dengan prosedur yang ada, apalagi kita yang di Nunukan ini BBM sudah susah mau dinaikkan lagi, kita sepakat akan kirim tuntutan ini.” ungkap Krislina.
Terpisah, Ketua HMI Komisariat Politeknik Negeri Nunukan, Muhammad Agus mengatakan hasil dari aksi penolakan kenaikan BBM yang telah disampaikan ke DPRD Nunukan mendapatkan hasil yang senada dengan tuntutan mereka.
“Alhamdulillah, DPRD Nunukan ikut mendukung dan menolak terkait adanya rencana kenaikan BBM,” ujar Agus.
Diungkapkannya, masyarakat baru saja pulih dari pandemi Covid-19, sehingga berharap ketika pemerintah membuat suatu kebijakan harus memperhatikan kondisi masyarakat.
“Kami berharap kepada pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Nunukan maupun DPRD apabila ingin membuat suatu kebijakan harus memperhatikan kondisi masyarakat, sehingga jangan sampai kebijakan yang dibuat malah semakin menambah beban masyarakat.” pungkas Agus.
Berikut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD dan HMI Nunukan:
- DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung penolakan terhadap rencana adanya kenaikan Harga BBM bersubsidi.
- DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendesak Pemerintah mencabut kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik.
- DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menindak tegas kepada Oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi disektor migas dan pertambangan dengan mengeluarkan kebijakan secara transparan.
- DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM di Kabupaten Nunukan. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Matthew Gregori Nusa
