benuanta.co.id, NUNUKAN– Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai tahapan awal penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2027 pada Senin (26/1/2026).
Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah agar sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sekaligus menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan.
Bupati Nunukan, H Irwan Sabri menegaskan, pentingnya kerja sama lintas sektor dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat menjadi kunci agar program pembangunan tahun 2027 dapat lebih fokus, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harus siaga dan adaptif dalam menyusun perencanaan pembangunan, sehingga program yang dihasilkan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Irwan.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mampu beradaptasi terhadap dinamika kebijakan nasional yang diperkirakan akan terus berkembang pada tahun 2027. Perencanaan yang disusun, lanjutnya, tidak hanya harus responsif, tetapi juga berbasis data yang akurat dan berorientasi pada hasil.
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2027 diarahkan agar selaras dengan visi dan misi terutama 17 arah baru perubahan yang menjadi program prioritas kepala daerah serta mendukung program strategis nasional, tanpa mengesampingkan kepentingan dan karakteristik daerah.
Forum Konsultasi Publik ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, DPRD, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga sektor swasta. Menurutnya, keterlibatan lintas pihak tersebut diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
RKPD Tahun 2027 sendiri merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan 2025–2029 dengan mengusung tema ‘Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif’.
“Kita menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas berbagai prestasi yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025,” jelasnya.
Menurutnya, beberapa capaian yang diraih antara lain penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Informatif, Indeks Pelayanan Publik dengan predikat A-, serta Indeks Reformasi Hukum kategori Istimewa.
Meski demikian, Irwan menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri, melainkan harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
“Perencanaan yang baik adalah fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Forum ini harus menjadi momentum untuk merancang kebijakan yang solutif, terukur, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.(*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
