benuanta.co.id, NUNUKAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Perikanan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna membahas isu kelangkaan ikan yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan menekankan pentingnya mendengar seluruh pihak untuk memahami secara menyeluruh hambatan yang terjadi di lapangan.
Fungsional pada Bidang Intelijen Kejari Nunukan, Fahreza, S.H, menyampaikan bahwa persoalan ketersediaan dan distribusi barang, termasuk komoditas ikan, berpotensi menjadi penyebab inflasi.
Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa penanganan isu ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Yang menjadi pertanyaan besar adalah, kita ini negara kepulauan, kok bisa langka ikannya? Ini yang harus dicari, apakah masalahnya di nelayan, atau hanya karena posisi perbatasan saja,” kata Fahreza, Selasa (12/8/2025).
Ia juga mengkritisi ketergantungan terhadap pasokan dari negara tetangga, mengingat Indonesia memiliki infrastruktur seperti tol laut yang seharusnya mampu memperlancar distribusi domestik.
“Kalau kita hanya bertitik tolak pada posisi perbatasan, tidak akan selesai. Karena itu sudah menjadi ranah hubungan bilateral yang bukan hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, tapi butuh campur tangan pemerintah pusat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fahreza mendorong agar Pemda dapat mendorong inovasi kolaboratif dan mencari solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan pemberian subsidi terhadap distribusi ikan dari wilayah dalam negeri yang biayanya tinggi.
“Kalau Pemda mau bikin regulasi karena distribusi dari dalam negeri mahal, kasih subsidi itu bagus. Tapi jika ada penyimpangan dalam distribusi yang disubsidi itu, kami siap turun tangan jika ada pelanggaran hukum,” tegasnya.
Rakor ini menjadi wadah awal untuk merumuskan strategi penanganan kelangkaan ikan secara lebih komprehensif, tidak hanya menyoroti distribusi, tetapi juga produksi, regulasi, dan koordinasi lintas sektor. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
