NUNUKAN – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Nunukan tampaknya semakin memanas hal itu dapat terlihat dari visi misi bakal calon Bupati dan wakil bupati.
Dalam dunia perpolitikan hal ini wajar-wajar saja terjadi, karena untuk menarik simpatisan masyarakat dalam memenangkan pertarungan di pilkada. Namun menyampaikan visi misi kepada masyarakat seharusnya menyajikan yang benar-benar atau real yang bisa dijalankan dengan kondisi keuangan negara dan pemerintah daerah (Pemda) yang sangat terbatas.
Bahwa APBD terlihat besar karena ada Dana DAK di dalamnya sementara dana Dana Alokasi khusus (DAK) sudah ada peruntukan dan standar Operasional Prosedur (SOP) nya.
Hal itu diungkapkan Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, M Barqa Prantama, S.AP, M.AP, melalui sambungan telepon selulernya, pada Senin (7/9/2020). menjelaskan bahwa saat ini kondisi anggaran di daerah sangat terbatas sehingga saat ini tidak mungkin jiak pasangan calon di pilkada membuat visi misi yang sangat tidak mungkin dijalankan nantinya.
Seperti anggaran Rp.150 juta pertahun yang beredar luas di media sosial dalam visi misi salah satu Paslon di Nunukan, menurutnya itu masuk kategori omong kosong karena tidak mungkin bisa direalisasikan. Karena anggaran yang mencapai ratusan itu juta bisa saja terjadi tumpang tindih dengan bantuan lain dari pemerintah, seperti dana desa dan bantuan dalam bentuk lainnya.
Jika itu dipaksakan maka akan dapat menimbulkan masalah baru di Pemda, karena masalah penganggaran itu harus dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Jika Paslon yang pernah menjabat di pemerintahan, seperti DPRD atau petahana pasti mereka itu sangat paham soal kondisi penganggaran dengan keterbatasan keuangan saat ini,” M Barqa, kepada Benuanta.co.id.
Dengan menjanjikan anggaran per Rumah Tangga (RT) tersebut, apa lagi saat ini geografis Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan yang terpisah antara pulau-pulan baik itu kecamatan, desa dan RT – RT banyak yang berada di wilayah berbeda.
“Apalagi kita ketahui bahwa jumlah populasi penduduk yang tidak sama, sementara pos anggarannya sama rata. Itu kan berbagai faktor kendala dalam menjalankan visi misi semacam ini dia optimis tidak efektif,” jelasnya.
“Sedangkan jika paslon pilkada berasal dari petahana bisa saja sebagai lanjutan program kerjanya.Tapi itupun tidak mungkin dilakukan karena pastinya sudah tahu kondisi keuangannya,” Lanjut dia.
Jika, penantang atau pendatang baru di pemerintahan, berarti hanya mau mempengaruhi pemilih semata. Meskipun dia tahu tidak mungkin terealisasi. dikatakan M Barqa paslon yang sekadar mempengaruhi publik dengan visi misi yang sulit dijalankan jika kelak terpilih. Sebaiknya, paslon tersebut membuat visi misi yang ril dan layak dibuktikan bagi masyarakat.
Jika melakukan Refocusing pos anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) sangatlah sulit. seperti anggaran pendidikan dan kesehatan. Ia juga menuturkan bahwa saat ini anggaran yang diposkan sebesar 20 persen dari APBD masing-masing daerah itupun tidak mungkin diganggu gugat. Sebab anggaran 20 persen itu, bukan hanya diperuntukkan bagi biaya operasional semata. Padahal didalam pos anggaran itu pendidikan termasuk gaji guru, biaya pembangunan gedung belajar dan lain-lainnya.
“Untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen, tidak semuanya untuk biaya operasional. Itu kan didalamnya sudah termasuk gaji guru dan pembangunan fisik. Jadi visi misi dengan pos anggaran bagi RT yang berjumlah ratusan juta itu tidaklah efektif dan mengundang masalah baru,” tegasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
