benuanta.co.id, BULUNGAN – Usai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2018 tentang PT Migas Kaltara Jaya disetujui, Direktur Utama PT Migas Kaltara Jaya (MKJ) Poniti merasa bersyukur karena ke depannya sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dapat menghasilkan dan berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltara.
“Alhamdulillah ya, intinya sebenarnya kita mensupport sebagai support empati karena konsentrasinya adalah di pendapatan asli daerah. Kita lebih kepada profit,” ucap Poniti kepada benuanta.co.id, Selasa 14 September 2021.
Menurutnya, seperti yang diketahui dalam Perda 02 Tahun 2018 itu hanya wilayah kerja (WK) Nunukan. Sedangkan penawaran PT Migas Kaltara Jaya ada WK lain, maka dengan perubahan Perda ini pihaknya bisa menjawab WK lain.
“Sehingga WK Nunukan yang baru berproduksi tahun 2005 ini ditutup ataupun harapan pendapatan daerah bisa dari WK yang sudah beroperasi,” jelasnya.
Poniti mengatakan, selanjutnya setelah Perda Nomor 02 Tahun 2018 menjadi pekerjaan dari pemerintah daerah untuk menyampaikan balasan atas tawaran dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Apabila nanti sudah meminta kepada K3S kontraktor untuk menyampaikan penawaran ke BUMD, baru kami bisa bergerak di posisi B to B, saat ini setelah Perda posisinya adalah G to G,” ujarnya.
Dia menjelaskan penawaran saat ini ada 4, sedangkan ada 1 WK lagi yang sudah habis masa kontraknya dan diperpanjang per tanggal 14 Januari 2021. Sehingga PT MKJ ada peluang 3 WK lagi yang sudah ditawarkan, di mana 1 dengan WK Nunukan.
“Karena WK Nunukan prosesnya sudah 85 persen, sisa yang ketiga ini menjawab penawaran dan satu lagi kita mengejar WK yang habis masa kontrak kerjasamanya,” bebernya.
Poniti menambahkan dalam waktu dekat yang bakal didapatkan adalah WK Sei Menggaris dan WK Tarakan Offshore karena telah beroperasi. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
