TARAKAN – Polemik vaksin berbayar terus bergulir di publik. Banyak kritik yang datang dari berbagai kalangan. Hal ini karena rencana tersebut bertentangan dengan kebutuhan vaksin gratis di masyarakat. Hingga akhirnya pelaksanaan vaksin berbayar tersebut ditunda.
Namun demikian, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ahmad Syamsir Arief sejalan dengan pemikiran BPP HIPMI pusat.
Yaitu mendukung rencana vaksin gotong royong berbayar atau mandiri. Sebab, menurut Arief, hal demian bisa mempercepat target vaksinasi nasional.
“Untuk mempercepat vaksinasi, HIPMI mendukung pemerintah harus ada vaksin yang berbayar, karena tidak semua masyarakat mau gratis bagi yang mampu. Bayar sendiri tidak masalah, yang penting bisa vaksin dan juga bisa bantu pemerintah,” tegasnya dalam keterangan persnya di Tarakan, Selasa (13/7/2021).
Menurut Arief, kombinasi vaksin gratis dan berbayar adalah cara yang tepat agar target vaksinasi pemerintah pada masyarakat segera tercapai dan HIPMI Kaltara telah bersurat ke Kemenkes melalui BPP HIPMI Pusat utk meminta quota vaksin 10.000 dosis yang pelaksanaanya secara gratis di Propinsi Kalimantan Utara
Selain itu, katanya, vaksinasi berbayar bisa mendorong program vaksinasi yang merata.
Alasan lain atas kebijakan vaksinasi berbayar juga dinilai menjadi alternatif demi mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional serta target kekebalan kelompok.
Sebabnya, program vaksinasi gotong royong awalnya hanya memperbolehkan perusahaan berbadan hukum saja untuk diberlakukan bagi para karyawan.
“Saat ini, pemerintah membuka vaksinasi gotong royong untuk perorangan agar akselerasi semakin cepat. Tujuannya pelaksanaan vaksinasi semakin cepat, masyarakat semakin banyak pilihan. Kita harapkan perekonomian bisa cepat pulih, solusinya adalah vaksinasi ini,” ujarnya.
Menurut Arief program vaksin berbayar tidak akan menghambat vaksinasi gratis dari pemerintah. Pasalnya, vaksinasi gotong royong perorangan menjadi alternatif atau pilihan bagi masyarakat dalam mengakses vaksin Covid-19.
“Lebih baik lagi jika swasta juga bisa turut membantu untuk memasukkan merk lain untuk mengakselerasi dan mempercepat vaksinasi,” ujar Arief.
HIPMI berharap penundaan pelaksanaan vaksinasi berbayar ini dicabut sehingga secepatnya dilaksanakan supaya segera tercapainya target vaksinasi, yang akan menciptakan kebijakan pembatasan (PPKM) aktivitas masyarakat dapat dicabut. Sehingga kegiatan ekonomi bisa kembali berjalan normal. (kt1)
Sumber: Rilis HIPMI Kaltara
Editor: M. Yanudin
