benuanta.co.id, NUNUKAN – Keterbatasan akses layanan keuangan dan perbankan di wilayah perbatasan menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian, termasuk dalam menghadapi potensi peredaran uang palsu.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (KPwBI Kaltara) saat melaksanakan Ekspedisi Rupiah Perbatasan (ERP) 2026 di Kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, pada 28-30 September 2026.
Selain memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar, Bank Indonesia bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) Kaltara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengenali keaslian Rupiah serta ancaman hukum dari tindak pidana pemalsuan uang.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, mengatakan edukasi tersebut penting karena masyarakat di wilayah perbatasan perlu memiliki kemampuan untuk mengenali uang asli dan mewaspadai indikasi peredaran uang palsu.
“Rupiah bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan negara. Melalui Ekspedisi Rupiah Perbatasan ini, Bank Indonesia memastikan masyarakat perbatasan memperoleh akses terhadap uang Rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, penggunaan sistem pembayaran digital yang aman, serta kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu,” ujarnya.
ERP 2026 menjadi momentum perdana sinergi bersama unsur Forum Sinergi BOTASUPAL Kalimantan Utara dalam kegiatan edukasi kepada masyarakat perbatasan. Forum tersebut melibatkan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalimantan Utara dan Kejaksaan.
Edukasi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan ciri-ciri keaslian Rupiah. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai aspek hukum tindak pidana uang palsu serta pentingnya melaporkan apabila menemukan indikasi peredaran uang palsu.
Langkah tersebut menjadi penting karena masyarakat perbatasan merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang berhadapan langsung dengan berbagai transaksi. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan tidak mudah menerima uang palsu sekaligus mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menemukan dugaan uang palsu.
Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap pusat layanan keuangan juga menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, Bank Indonesia turut menyediakan layanan penukaran uang Rupiah bagi masyarakat setempat untuk memastikan ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) yang berkualitas sesuai prinsip clean money policy.
Kehadiran layanan kas tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dan menukarkan Rupiah tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat layanan keuangan dan perbankan.
Selain BI dan BOTASUPAL, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Indonesia-Malaysia turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Satgas Pamtas memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan negara sekaligus mendukung penggunaan Rupiah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
“Wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Bank Indonesia melalui layanan kas, edukasi, dan kerja sama lintas instansi diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa bangga menggunakan Rupiah dalam setiap aktivitas ekonomi,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia juga menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelaku usaha, pedagang, ibu rumah tangga, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pengusaha sawit, hingga siswa SMK Negeri 1 Desa Sanur.
Materi yang disampaikan mencakup Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, penerimaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pelindungan konsumen, Layanan Informasi Publik (LIP), serta kebanksentralan.
Edukasi tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin memahami penggunaan sistem pembayaran yang aman sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan di sektor sistem pembayaran.
Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan juga menggelar Pasar Murah Kebutuhan Pokok. Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat distribusi dan memiliki keterbatasan akses transportasi.
Agus menambahkan, menjaga kedaulatan Rupiah tidak dapat dilakukan Bank Indonesia seorang diri. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, terutama di kawasan yang memiliki tantangan geografis seperti wilayah perbatasan.
“Kami berharap sinergi yang terjalin bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan, BOTASUPAL, dan Satgas Pamtas dapat semakin memperkuat kedaulatan Rupiah dan mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan,” teranya.
Melalui Ekspedisi Rupiah Perbatasan 2026, Bank Indonesia berharap kedaulatan Rupiah di wilayah perbatasan tidak hanya diperkuat melalui keberadaan mata uang nasional, tetapi juga melalui kemampuan masyarakat mengenali Rupiah asli, menghindari transaksi berisiko, memperoleh uang layak edar, serta menggunakan sistem pembayaran secara aman. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
