benuanta.co.id, BULUNGAN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala menilai pemekaran daerah menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan Ingkong di tengah kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kaltara Selasa (6/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut Mendagri dijadwalkan mengunjungi Pemkab Malinau dan wilayah perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Ingkong berharap kunjungan tersebut turut memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk persoalan pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
Menurut Ingkong, kondisi geografis Kaltara membuat pelayanan pemerintahan di sejumlah kawasan perbatasan tidak mudah dijangkau. Karena itu, pemekaran dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.
“DOB ini penting. Kalau tidak diperhatikan, pemerintah tidak akan maksimal membangun daerah perbatasan,” ujar Ingkong.
Ia menjelaskan, kawasan perbatasan memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan wilayah kedaulatan negara. Keberadaan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat juga dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara optimal.
Ingkong menyebut kebutuhan pemekaran tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
“Daerah perbatasan itu langsung bersentuhan dengan masyarakat di kecamatan dan desa. Ini untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap usulan pemekaran wilayah di kawasan perbatasan mendapat perhatian lebih serius. Dengan pemerintahan yang lebih dekat, pembangunan dan pelayanan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
“Harus dimekarkan supaya pelayanan pemerintah lebih dekat kepada masyarakat setempat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
