benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu memenuhi kebutuhan industri. Salah satunya melalui serangkaian pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan permintaan perusahaan.
Plt Kepala Disnakertrans Kaltara, Asnawi mengatakan pelatihan kerja kini difokuskan untuk menjawab kebutuhan industri, bukan lagi pelatihan umum seperti menjahit atau kuliner yang lazim digelar di Balai Latihan Kerja (BLK).
“Kami menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya kemarin pelatihan pengelasan, dan 10 dari 16 peserta langsung direkrut perusahaan di Tarakan,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Ia menyebut pelatihan tersebut merupakan bagian dari program Job Fair (Joper) yang dilaksanakan pada Rabu sebelumnya. Menurut dirinya, antusiasme perusahaan cukup tinggi karena mereka membutuhkan tenaga kerja terampil yang siap pakai.
Pada Joper sebelumnya, terdapat 28 perusahaan yang mengikuti proses rekrutmen dengan total kebutuhan 787 pekerja. Salah satunya berasal dari kawasan industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) beserta para tenant-nya. Perusahaan-perusahaan dari berbagai daerah di Kaltara termasuk Nunukan dan Malinau juga ikut membuka kesempatan kerja.
Dirinya menambahkan, Disnakertrans Kaltara terus memperkuat kerja sama dengan setiap perusahaan untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja secara berkala. Dengan begitu, pelatihan yang digelar benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.
Terkait keluhan perusahaan yang menganggap keterampilan pekerja lokal masih kurang, ia menegaskan pemerintah siap mengatasinya melalui pelatihan tambahan.
“Kami siap. Kalau perusahaan membutuhkan skill tertentu, sampaikan dan kami siapkan SDM-nya,” katanya.
Ia berharap perusahaan di Kaltara dapat semakin terbuka memprioritaskan tenaga kerja lokal. Meski tidak semua pencari kerja memiliki keterampilan awal yang sesuai, ia menjamin mereka bisa dipersiapkan melalui pelatihan yang tepat.
Disnakertrans juga terus melakukan pemantauan tenaga kerja melalui sistem pendaftaran Kartu Kuning (AK1). Setiap pekerja yang terserap wajib melapor agar serapan tenaga kerja lokal dapat terdata secara akurat. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
