benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kaltara menggelar forum konsultasi publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara tahun 2025-2029.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala mengatakan, konsultasi publik ini merupakan bagian penting dalam proses penyusunan RPJMD, sebagai wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
“RPJMD merupakan peta besar perjalanan kita dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Dokumen ini bukan sekadar kewajiban teknis, tetapi kompas arah pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ungkapnya kepada benuanta.co.id, Kamis 10 April 2025.
Ia menjelaskan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 2 Tahun 2025, perencanaan daerah harus disusun secara partisipatif, terintegrasi dan sejalan dengan arah kebijakan nasional.
“Pemerintah tentunya tidak bisa berjalan seorang diri. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan masukan dari semua pihak, mulai dari akademisi, pelaku usaha, pemuda, tokoh adat, serta elemen masyarakat sipil,” paparnya.
Tujuannya, agar dokumen perencanaan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Kaltara. Sejalan dengan itu, Pemprov Kaltara telah menetapkan visi pembangunan daerah yang menjadi fondasi dalam penyusunan RPJMD ini.
“Terwujudnya fondasi transformasi Kaltara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan,” ucapnya.
Mantan Wakil Bupati Bulungan ini mengatakan visi Pemprov Kaltara diturunkan dalam 8 misi strategis, yang menjadi arah kebijakan utama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara diantaranya mewujudkan transformasi sosial yang inklusif berkeadilan, mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, mewujudkan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan inovatif dan memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI.
Kemudian, memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan, memantapkan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan kesinambungan pembangunan Kalimantan Utara untuk mengawal Indonesia Emas.
“Misi ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama dari kita semua, sehingga forum ini bukan hanya untuk menyampaikan paparan, tetapi untuk mendengarkan gagasan, kritik dan saran yang membangun,” tutur Ingkong.
Dirinya pun menekankan beberapa hal diantaranya memastikan pembangunan dilaksanakan pada seluruh daerah Kaltara sesuai karakteristik wilayah yang meliputi kawasan perbatasan, kawasan pesisir dan pantai, serta kawasan daratan.
Memastikan terlaksananya pengembangan kualitas dan daya saing SDM.
“Kita ingin anak-anak Kaltara tumbuh sehat, cerdas dan mampu bersaing secara global. Lalu arahkan pembangunan pada keberlanjutan. Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan kelestarian lingkungan,” terangnya.
Ingkong Ala juga menekankan agar semua pihak memanfaatkan peluang dari kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebagai tetangga IKN, Provinsi Kaltara harus mengambil peran strategis dan aktif.
“Saya berharap terbangun kesepahaman atas kondisi, potensi, dan arah kebijakan pembangunan Kaltara 5 tahun mendatang,” bebernya.
Terhimpun aspirasi, masukan, dan kritik konstruktif dari seluruh elemen masyarakat. Kemudian, muncul gagasan inovatif yang mampu menjawab tantangan dan memperkuat komitmen pembangunan. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Endah Agustina
