“Nanti bulan depan kita akan launching versi A6 dari E-Katalog di mana 85 persen dari belanja pemerintah ini sampai 90 persen sudah ada di E-Katalog,” kata Luhut dalam Forum Kinerja Reformasi Indonesia sekaligus Peluncuran Buku Menteri PANRB Anti-Mainstream Bureaucracy di Jakarta, Kamis.
Dia menyebutkan nantinya dalam E-Katalog terbaru itu akan ada 9,6 juta item yang dapat dibeli oleh proyek-proyek pemerintah.
Ia menyebut 85 sampai 90 persen belanja pemerintah sudah ada di E-Katalog.
Dia menilai dengan semakin banyaknya item di E-Katalog, pemerintah juga dapat melihat dan membuat aturan mengenai industri apa saja yang bisa mendukung item lokal pada E-Katalog.
“Dan lebih dari itu, dengan ini sekarang kita bisa membuat industry policy, industry apa saja yang kita butuhkan untuk mendukung lokal konten tadi,” ujarnya.
Hal itu tentunya dapat menciptakan lapangan kerja dan industri baru. Selain itu, pengembangan E-Katalog juga dapat dikaitkan pada hilirisasi yang awalnya berorientasi pada nikel menjadi iron steel.
“Itu akan menciptakan lapangan pekerja, menciptakan industri-industri baru, kita kaitkan pada hilirisasi yaitu dari nickel oriented itu sampai kepada apa namanya itu, iron steel tadi,” tambah Luhut.
Di lain sisi, Luhut menceritakan mengenai awal terbentuknya E-Katalog yang hanya berjumlah 50 ribu item.
Kemudian, dirinya melapor kepada Presiden RI Joko Widodo bahwa dengan adanya E-Katalog belanja pemerintah senilai Rp3.600 triliun bisa masuk ke dalam negeri. Keberadaan E-Katalog juga terbukti dapat mengurangi korupsi.
Berdasarkan data BPS pada bulan Juli 2024, Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia Tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah ketimbang capaian 2023 sebesar 3,92.
Sumber : Antara
