benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara (Kaltara) memaparkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengenai upaya memacu pertumbuhan ekonomi di semester II 2024.
Hal itu dikatakan Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifa’i. Menurutnya, Pemprov Kaltara penting untuk lebih memaksimalkan belanja pemerintah di triwulan III dan IV.
“Kinerja pengeluaran konsumsi pemerintah harus dimaksimalkan di triwulan yang tersisa, harus bisa ditingkatkan,” katanya, Kamis (3/10/2024).
Upaya memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi juga bisa ditempuh dengan memastikan realisasi investasi megaproyek berjalan lancar. Antara lain di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning.
Pemprov Kaltara juga sudah harus aktif mencari dan mengembangkan sektor unggulan lain di luar pertambangan. Sejak Kaltara terbentuk, struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masih dominan dibentuk sektor pertambangan, terutama komoditas batu bara.
“Lapangan usaha lain harus diperkuat, utamanya sektor pertanian dengan seluruh sub-nya. Kaltara memiliki kawasan pertanian yang luas, baik di daratan dan di lautan,” tuturnya.
Memacu kegiatan di sektor pertanian, diyakini akan memberi kontribusi lebih tinggi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Salah satunya memberi efek berganda terhadap perputaran ekonomi di sektor perdagangan dan memacu kesejahteraan masyarakat dalam skala lebih luas.
“Sebagai contoh soal kebutuhan pangan pokok, ketika kebutuhan itu dipenuhi kegiatan pertanian di dalam daerah, itu akan lebih baik, banyak kegiatan lain yang juga akan hidup,” tuturnya.
Ketika berbicara lebih detail, pemprov dinilai penting untuk mengadvokasi perkembangan harga komoditas pertanian yang cenderung fluktuatif. Salah satunya komoditas rumput laut yang banyak dibudidaya di Nunukan.
“Pemerintah perlu bisa membantu menjaga harga, karena potensi rumput laut ini besar, tapi kendalanya siklus harga seperti fluktuatif,” ungkapnya.
Beberapa rekomendasi yang dimaksud diakui memang sulit diwujudkan hanya dalam satu tahun anggaran. Namun, pemerintah daerah perlu segera memasifkan pelaksanaan program kegiatan yang mengarah ke hal tersebut.
“Mewujudkan itu semua memang tidak langsung jadi, tapi kalau tidak dimulai sekarang, akan repot nantinya,” sebut Mas’ud.
Mas’ud juga mengingatkan potensi melambatnya pertumbuhan dari komoditas batu bara. Hal ini sejalan dengan prakiraan normalisasi permintaan komoditas bahan baku energi global di tengah perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor.
“Struktur PDRB Kaltara kan besar di pertambangan, sayangnya baik harga batu bara acuan dan produksinya sedang turun, sehingga berpengaruh cukup besar terhadap kinerja perekonomian, meski memang batubara ini kan high modal, bukan padat karya,” ungkapnya.
Secara garis besar, Mas’ud mengingatkan pemerintah daerah untuk senantiasa menghadirkan stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan begitu, angka pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati masyarakat dalam skala yang besar.
“Kalau melihat kualitas pertumbuhan ekonomi secara statistik, ketika sektor yang banyak digeluti masyarakat mampu tumbuh dengan baik, itu adalah gambaran kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Ramli
