benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan dalam membangun daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kaltara ingin semua pihak fokus terhadap pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Pasalnya, selain merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia, letak geografis wilayah Kaltara juga menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan.
Bahkan Plt. Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, mengatakan ada sejumlah permasalahan yang perlu di selesaikan di Kaltara, selain geografisnya.
“Mulai dari sumber daya manusia hingga tata kelola pemerintahan, juga menjadi suatu permasalahan pokok dalam pembangunan kita dan hal tersebut menjadi salah satu identifikasi kita yang harus diperbaiki,” kata Bertius pada Sabtu, 22 Juni 2024.
Ia menjelaskan, pada faktor SDM, akses dan kualitas pendidikan di Kaltara belumlah optimal sehingga menurutnya, hal ini juga akan berdampak pada rendahnya kualitas SDM yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan juga belum memadai, sehingga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Isu inklusi sosial dan kesetaraan gender juga menjadi perhatian.
Banyak warga yang belum sepenuhnya mendapatkan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi dan sosial.
“Dasar dari Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan profesional kita merupakan rumusan dampak persoalan yang saya sebutkan tadi,” lanjutnya.
“Oleh karena itu sebelum merumuskan pembangunan jangka panjang berkelanjutan, kita harus memahami dulu persoalan hulunya dan salah satunya ialah akses tadi,” jelasnya.
Sedangkan pada faktor ekonomi sendiri, Bertius mengungkapkan bahwa hilirisasi SDA belum optimal. Kalimantan Utara memiliki potensi besar dalam SDA, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dan kesenjangan pembangunan ekonomi antara kabupaten dan kota masih menjadi masalah yang signifikan.
“Potensi ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga belum dikembangkan secara maksimal. Stabilitas ekonomi daerah perlu ditingkatkan untuk menghadapi fluktuasi pasar global dan tantangan ekonomi lainnya. Oleh sebab itu peningkatan mutu kualitas SDM lokal, kita masukan dalam RPJMD yang baru. Agar bisa dimulai di tahun depan dan menunjukan hasil tahun 2030 mendatang,” pungkasnya.(adv)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
