benuanta co.id, TANJUNG SELOR – Konsolidasi jaringan dan diskusi publik yang bertajuk “Melihat Kaltara dengan tinjauan kritis mitra strategis pembangunan,” yang diinisiasi dari Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) yang berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Plt kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius menjelaskan, pihaknya diminta untuk mengambil peran dalam penyampaian secara makro. Sebab pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah dalam hal ini kapasitas gubernur, maka pihaknya menyampaikan hasil perencanaan pusat atau Asta Cita 8 prioritas program nasional.
Dalam konteks untuk wilayah Kaltara sebut Bertius, pihaknya akan melakukan penyelarasan dengan misi kepala daerah terpilih.
“Misi kepala daerah terpilih ini ada delapan yang saya sampaikan dalam bentuk paparan,” ucapannya, Selasa (21/1/2025).
Lanjut Bertius, tahapan dalam rencana kerja atau agenda yang harus dilakukan tentu pihaknya tidak bisa lepas dari rencana pembangunan jangka panjang daerah yang sudah ditetapkan dengan pemerintah daerah nomor 12 tahun 2024, yang di dalamnya terdapat 11 isu strategis untuk Kaltara 20 tahun kedepan.
“Nah itu yang akan kita terjemahkan untuk jangka menengah lima tahun kedepan 2025-2029 dan saat ini sedang berproses,” jelasnya.
Dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini juga pihaknya melakukan tahapan perencanaan.
“Ada 4 perencanaan dalam perlima tahun, pertama 2025-2029 kemudian 2030-2034, dan seterusnya sampai 2045, dan Masing-masing ini ada arah kebijakan perlima tahun dan ini yang menjadi tugas kami di Bappeda merumuskan menjadi tujuan pembangunan atau dikenal tema pembangunan pertahunnya,” tuturnya.
Dalam diskusi publik ini temanya penguatan pondasi di Kaltara, dan saat ini pihaknya sedang melakukan identifikasi pondasi mana yang dalam waktu lima tahun harus dikuatkan.
“Dari mana kita mendapatkannya tentu dari hasil evaluasi indikator makro pembangunan atau dari indikator kerja utama pemerintah daerah 2021-2024 dan dari hasil itu di 2026 kita lebih fokus melaksanakan apa ? Kan baru ini kita publish angka kemiskinan turun dari 6,32 menjadi 5,38,” ungkapnya.
Apakah hal kemiskinan ini menjadi hal yang utama, maka tema pembangunan akan mengarah kemiskinan.
“Dan kami sedang melakukan orientasi untuk pembahasan hal itu, jadi nanti akan kita lakukan FGD berkaitan untuk mendiskusikan tema dari 11 isu dan mengintegrasikan dengan 8 misi gubernur dan wakilnya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Yogi Wibawa