benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Albertus Stefanus Marianus Baya, menegaskan legislatif akan mengawal kepentingan masyarakat dan kebutuhan wilayah perbatasan di dalam RPJPD Kaltara 2025 – 2045.
Secara teknis sebut Albert sapaannya, DPRD Kaltara telah membentuk panitia khusus (Pansus) terkait pembahasan Raperda RPJPD Kaltara 2025 – 2045 dan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltara.
“Harapkan kita Pemprov bersinergi dengan Pansus DPRD dalam pembentukan RPJPD dan RTRW sebagai pendukung,” sebutnya, Kamis (13/6/2024).
Albert akan menggali informasi lebih detail perihal kebijakan yang menyangkut daerah perbatasan di RPJPD 2025 – 2045. Dengan tingginya kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur, perlu ada sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat.
“Saya pribadi dan sebagai DPRD, ingin tahu sejauh mana arah kebijakan yang menyangkut dengan perbatasan tersebut. Sebagaimana diketahui, Malinau tadi bercerita bahwa dari segi APBD, mereka terbatas, Pemprov juga sangat terbatas,” ungkapnya.
“Saya berharap ada satu alas kebijakan yang bisa menjadi dasar kita untuk merujuk ke pusat, utamanya soal pendanaan di kementerian, sehingga bisa memaksimalkan pembiayaan pembangunan. Apalagi salah satu dasar terbentuk Kaltara adalah representasi pelayanan di perbatasan,” tuturnya lagi.
Albert turut menekankan agar RPJPD menyesuaikan status Kaltara sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur. Perlu ada penyesuaian dan sinkronisasi kembali berkenaan status tersebut.
“Sebenarnya ada perubahan besar karena Kaltara masuk wilayah penyangga IKN, tentu ada terobosan dan hal hal yang harus berubah. Dengan status tersebut, kita harus sinkronkan lagi. Nanti akan ada penajaman penajaman yang akan dirancang Bappeda, itu akan kami ikuti bersama untuk memperkuat RPJPD Kaltara ke depan,” pungkasnya.(*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
