benuanta.co.id, NUNUKAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Nunukan mencatat dari 232 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan kini 18 desa sudah berstatus desa mandiri.
Kepala DPMD Nunukan, Helmi Pudaaslikar, mengatakan status desa mandiri diukur dari indeks desa membangun. Merujuk pada tiga ketahanan yang diukur untuk menyatakan desa ini mandiri, yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungan.
“Ketahanan ekonomi yang dilihat dari akses masyarakat desa terhadap perekonomian di desa itu, apakah sudah tersedia atau belum, tapi itu biasanya akan tersedia sendirinya secara mandiri sampai toko kelontong, mini market, warung misalnya,” kata Helmi Pudaaslikar, kepada benuanta.co.id, Ahad, 2 Juni 2024.
Jika mengukur desa mandiri itu sebenarnya akan diukur mulai dari capaiannya dengan berkolaborasi berbagai multi pihak, untuk membangun desa. Dia mencontohkan di bidang sosial seperti akses masyarakat terhadap telekomunikasi.
Lanjut dia, sementara desa tidak memiliki kewenangan membangun tower BTS atau sat yang kecil, tapi itu akan didorong oleh pemerintah daerah, sehingga ketersediaan itu memberi kontribusi untuk wilayah tersebut,” ujarnya.
Sedangkan status desa sangat tertinggal di Nunukan, Helmi menyebut sudah tidak ada. Saat ini, status terendah di Kabupaten Nunukan status desa tertinggal.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2022, dari desa mandiri sebanyak 11 desa, desa maju 17, desa berkembang 82, desa tertinggal 120, dan desa sangat tertinggal sebanyak 2 desa. Sedangkan di tahun 2023 desa mandiri sebanyak 18 desa, desa maju 12, desa berkembang 121, desa tertinggal 80, dan desa sangat tertinggal 0 desa.(*)
Reporter: Darmawansyah
Editor: Ramli
