benuanta.co.id, TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan Program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak (D/KRPPA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dapat mencegah stunting.
Hal tersebut disampaikan mengingat Kaltara merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia dengan penurunan stunting paling signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berupaya agar target stunting sebesar 14% pada tahun 2024 dapat tercapai.
Gubernur Kaltara, Dr (HC) Zainal Arifin Paliwang melalui Plh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kaltara, Burhanuddin mengungkapkan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting kaltara terus mengalami penurunan di mana pada 2021 berada di angka 27,5 persen, pada 2022 turun menjadi 22,1 persen.
“Kita semua tentu saja tidak ingin potensi sumber daya manusia dengan adanya bonus demografi gagal hanya karena masalah stunting. Anak yang tumbuh dalam keadaan stunting memiliki intelektual yang rendah sehingga akan sulit bersaing dan tidak produktif, sinergi multi faktor dan peran stakehoders dalam penurunan stunting juga memiliki peranan yang sangat penting,” jelasnya.
Berdasarkan data tahun 2022, jumlah penduduk perempuan di provinsi kalimantan utara mencapai 337.215 ribu jiwa (47,25%) dan anak mencapai 245.135 ribu jiwa (34,35%) dari total jumlah penduduk di kalimantan utara sebanyak 713.622 ribu jiwa.
Menurutnya, ini merupakan potensi besar Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltara, alhasil harus dilakukan tindakan preventif untuk menghindarkan anak-anak dari kondisi stunting dan kaum perempuannya memberikan gizi yang seimbang.
Pada Tahun sebelumnya, pihaknya telah sudah melakukan penandatanganan komitmen bersama pencanangan dD/KRPPA di kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).
Saya berharap, desa-desa yang ada di kalimantan utara bisa terus berkembang sehingga perempuan dan anak dapat merasa aman dan nyaman berada di tempat mereka. Selain itu, adanya bimbingan teknis Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), dapat ditindaklanjuti dengan optimalisasi layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan perempuan dan anak melalui layanan SAPA 129.
“Edukasi mengenai kesetaraan gender serta edukasi tentang adanya rasa aman dan nyaman untuk para korban kekerasan rumah tangga harus terus kita tingkatkan agar kita semua bisa mencapai generasi emas di tahun 2045. Tentu cita- cita ini akan berdampak baik untuk bangsa indonesia, karena meningkatnya sdm lokal kita,” ungkapnya.
“Desa atau kelurahan harus mengintegrasikan perspektif gender dan ramah anak di setiap tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mengembangkan Kaltara dalam upaya mewujudkan Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera,” tutupnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Nicky Saputra
