benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini terus mengupayakan penentuan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanjung Selor.
Seperti yang diketahui lebih dari 10 tahun Kaltara menjadi provinsi, namun pembentukan DOB Kota Tanjung Selor tak kunjung mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat.
“Hingga sampai saat ini belum ada sinyal dari pusat terkait pembukaan moratorium,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara Bertius, Jumat (26/4/2024)
Bertius mengungkapkan, terkait segala sesuatu mengenai persyaratan dalam pembentukan DOB Kota Tanjung Selor telah dipenuhi dan diajukan pada Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri). Namun kran moratorium atau pemberhentian sementara belum juga dibuka oleh pemerintah pusat.
Dalam hal ini, pihaknya tetap mengakomodir proses DOB Kota Tanjung Selor dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Meskipun secara konteks pembangunnan, instruksi presiden (Inpres) telah selesai.
“Di dalam RKPD 2024 itu sudah termuat untuk Tanjung Selor menjadi prioritas untuk tetap dibangun infrastrukturnya dalam rangka persiapan menjadi ibu kota Provinsi Kaltara,” jelasnya.
Meskipun belum dapat dipastikan skenario seperti apa yang nantinya akan digunakan untuk pembentukan DOB karena masih terhalang oleh moratorium. Demikian proses pembangunan di Tanjung Selor terus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Dalam hal ini, dirinya menampik adanya isu bekunya moratorium di pemerintah pusat karena lambatnya proses pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) yang disiapkan menjadi pusat pemerintahan ibu kota provinsi Kaltara.
Ia menyebutkan, bahwa hal tersebut tidak berhubungan, karena moratorium tersebut lahir lebih awal dibandingkan proses pembangunan KBM. (adv)
Reporter: Ikke Julianti
Editor: Yogi Wibawa
