Jaksa Bacakan Dakwaan 7 Buronan Perkara Pelanggaran Pidana Pemilu

benuanta.co.id, TARAKAN – Perkara pelanggaran pidana pemilu dengan tujuh terdakwa telah memasuki agenda sidang perdana pada Kamis, 28 Maret 2024 kemarin. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Tarakan dengan agenda pembacaan dakwaan dan pembuktian.

Dalam perkara ini, terdakwa atas nama Mas’ud, Suryati, Lutfy Zulkarnaen, Nur Alfin Hasanah, Faridah Al-Akhyar, Amriana dan Zulkifli tak hadir dalam persidangan (in absentia), lantaran statusnya buronan.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2024 votes

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa ketujuh terdakwa dengan dakwaan alternatif diantaranya melanggar Pasal 516 UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 533 UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca Juga :  Dipilih sebagai Figur Calon Pilwali Tarakan, Hj Maryam : Saya Siap

“Dakwaannya sama semua, kan satu berkas saja,” ujar Kasi Intelijen Kejari Tarakan, Harismand, Jumat (29/3/2024).

Sementara dalam agenda pembuktian, JPU menghadirkan tiga orang saksi yang berasal dari Pengawas TPS (PTPS), Ketua KPPS, komisioner Bawaslu Tarakan dan satu ahli pidana pemilu.

Keterangan para saksi, dijelaskan Harisman, pada 14 Februari 2024 lalu terdapat keributan di TPS 57 sekira pukul 12.30 WITA. Waktu tersebut ialah detik-detik terakhir ditutupnya pemilihan. Sehingga membuat petugas di TPS kewalahan menghadapi massa.

Baca Juga :  PAN Nunukan Siapkan Penjaringan Balon Kepala Daerah

“Sehingga panitia ini kecolongan karena ada keributan. Jadi beberapa pemilih berebut masuk TPS untuk melakukan pencoblosan. Ada momen yang dimanfaatkan di situ, sementara petugas TPS kewalahan,” beber Harismand.

Untuk keterangan ahli pidana menyebut, dakwaan dari penuntut umum yang paling tepat untuk ketujuh terdakwa in absentia ialah dakwaan pertama, Pasal 516 UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca Juga :  KPU Yakin Hasil Pemilu 2024 tidak Akan Berubah

“Saksi sudah cukup, sidang dilanjutkan hari Senin, langsung pembacaan tuntutan nanti,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ketujuh buronan tersebut melakukan pelanggaran pidana pemilu dengan mencoblos dua kali di TPS berbeda pada 14 Februari 2024 lalu. Ketujuh orang tersebut kini menyandang status DPO dan diduga sudah melarikan diri dari panggilan kepolisian. (*)

Reporter: Endah Agustina

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *