benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Upaya pembangunan manusia turut didorong melalui peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan akan memacu kemajuan pada bidang-bidang lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu program pendidikan yang masif dilaksanakan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.
“Hal ini dilakukan untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan,” ujar Kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara (Kaltara) Mas’ud Rifai.
Selain itu, program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga masih terus berjalan. Anggaran bidang pendidikan untuk mendukung program-program yang ada selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai upaya peningkatan pembangunan manusia dari sisi pendidikan dan perwujudan misi ketiga Kaltara yaitu mewujudkan pembangunan SDM melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun, Pemprov Kaltara juga melaksanakan kegiatan pemberian beasiswa yang diberi nama Beasiswa Kaltara Unggul.
“Sasaran dari program ini adalah peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang menempuh pendidikan dasar dan menengah, pendidikan keagamaan, serta pendidikan tinggi pada satuan pendidikan di dalam atau di luar Kaltara,” ungkapnya.
Adapun untuk kuota penerima beasiswa Kaltara Unggul pada 2023 sebut Mas’ud, mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya, dari 6.300 orang menjadi 7.000 orang.
Beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan pendidikan antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).
APS kata Mas’ud, merupakan indikator yang mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Semakin tinggi nilai APS menunjukkan semakin banyak penduduk yang dapat menikmati sarana pendidikan.
Pada tahun 2023, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,22 persen, artinya setiap 100 anak usia 7-12 tahun, terdapat sekitar satu anak yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi (drop out). APS untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 96,96 dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 77,03 persen.
“Dari ketiga kelompok umur tersebut, partisipasi sekolah tertinggi pada kelompok usia 7-12 tahun. Sementara itu, semakin meningkatnya usia, angka APS semakin menurun,” jelasnya.
Lanjut, kata Mas’ud, APM mengindikasikan proporsi anak usia sekolah yang dapatsekolah tepat waktu. APM Provinsi Kalimantan Utara pada 2023mengalami peningkatan pada setiap jenjang pendidikan baik SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. APM tertinggi padatingkat SD/sederajat sebesar 94,73. APM pada tingkat SMP/sederajat sebesar 80,53 persen dan APM pada tingkat SMA/sederajat sebesar 66,70 persen.
“APK menggambarkan partisipasi penduduk yang sedang menempuh pendidikan tanpa mempertimbangkan usia. Pada tahun 2023, APK untuk tingkat SD/sederajat sebesar 101,52, tingkat SMP/sederajat sebesar 97,60, dan tingkat SMA/sederajat sebesar 97,78. Angka APK yang lebih tinggi daripada APM menunjukkan adanya penduduk yang tidak sekolah tepat waktu,” terangnya.
Jika dicermati kembali, baik APS, APM maupun APK, menunjukkan adanya kecenderungan penurunan setiap jenjang sekolah yang lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait akses pendidikan menengah dan tinggi yang capaiannya belum setinggi pendidikan dasar. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
