benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengagendakan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang wajib dilakukan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI).
Adapun beberapa kegiatan yang dimaksudkan yakni kegiatan pemberdayaan pengelolaan pariwisata, Bimtek kepengurusan Hak Intelektual (HKI) dan kegiatan pelatihan UMKM dalam mengelola produk lokal.
Saat dikonfirmasi Kepala Dispar Kaltara, Njau Anau mengatakan beberapa agenda yang akan dilaksanakan bersama Kemenparekraf RI ini, tidak hanya sekedar untuk memberikan kompetensi terhadap masyarakat yang mengikuti kegiatan, juga untuk memperkenalkan kepada pihak Kemenparekraf RI, mengenai potensi pariwisata, Ekraf dan produk lokal Kaltara yang bisa bersaing secara Nasional.
“Upaya kita seperti itu, agar kedepannya potensi Pariwisata dan produk lokal khas Kaltara ini, bisa lebih dikenal dan dipatenkan HKI-nya dan dalam beberapa kegiatan pihak Kemenparekraf RI ini, sudah memberikan nilai yang positif terhadap beberapa produk lokal Khas Kaltara dan pariwisata Kaltara,” kata Njau Anau pada Sabtu, 24 Februari 2024.
Selain kegiatan Pemberdayaan masyarakat, Njau Anau mengungkapkan, beberapa kegiatan event pariwisata dan kebudayaan juga sudah mendapat dukungan secara langsung oleh pihak Kemenparekraf RI, salah satunya ialah event pariwisata dan kebudayaan Iraw Tengkayu Kota Tarakan.
Meski diakui oleh Njau Anau pihak Kemenparekraf RI, tidak terlibat secara langsung terkait penganggaran, namun Kemenparekraf RI sangat membantu event ini dalam hal promosi wisata.
“Event inikan sudah masuk sebagai agenda Nasional yang perencanaannya sudah diatur dalam APBD Daerah, sehingga tidak mungkin juga untuk meminta anggaran lagi kecuali ada hal yang urgent,” lanjutnya lagi.
“Tapi dalam hal lain seperti promosi dan pelatihan SDM dalam memperkaya nilai kegiatan Iraw ini, kita sangat dibantu oleh pihak Kementrian. Jika tidak, tidak mungkin juga event ini masuk dalam kalender Nasional,” ungkapnya.
Meski akan melakukan banyak kegiatan kolaborasi dengan pihak Kemenparekraf RI, namun diakui oleh Njau Anau kegiatan Bimtek HKI menjadi salah satu prioritas pihaknya yang wajib diikuti semua pelaku UMKM. Pasalnya hingga saat ini, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur dalam membuat HKI.
“Kalau pengelolaan pariwisata kita sudah punya contoh lapangannya, seperti Desa Wisata Tana Kuning dan Desa Wisata Pulau Sapi. Tapi kalau HKI ini memang agak sulit, makanya selalu kita lebih prioritaskan,” pungkasnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
