benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir tahun 2023 tercapai dengan baik. Alokasi APBN 2023 untuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kabupaten Bulungan dan Malinau mencapai 9,89 triliun dimana realisasinya mencapai Rp 9,82 triliun atau sebesar 99,27 persen.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor, Nana Karmana mengatakan realisasi final APBN per tanggal 31 Desember 2023 terdiri atas belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp 3,02 triliun dari pagu Rp 3,07 dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 6,80 triliun dari pagu Rp 6,82 triliun.
“Realisasi belanja Kementerian Lembaga sebesar 98,37 persen dan TKD sebesar 99,68 persen. Sementara realisasi APBN 2023 lebih tinggi dibandingkan realisasi APBN 2022 hanya sebesar Rp 3,05 triliun atau 92,99 persen dari pagu Rp 3,28 triliun,” ucap Nana kepada benuanta.co.id, Kamis 18 Januari 2024.
Dalam keterangan dari Kepala Seksi Pencairan Dana, Benjamin Franklin Marudur, realisasi belanja Kementerian Lembaga didominasi oleh belanja modal sebesar Rp 1,55 triliun atau sekitar 99,50 persen, belanja barang sebesar Rp 945,80 miliar atau sekitar 96,30 persen, belanja pegawai sebesar Rp 524,66 miliar atau sekitar 98,86 persen, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp 140 juta atau 100 persen.
“Kementerian Lembaga yang berhasil mencapai realisasi 100 persen adalah Kementerian Perhubungan sebesar 100,02 persen dan Kementerian Investasi dengan capaian 100 persen,” ujar Benjamin.
Lanjutnya, beberapa satuan kerja juga berhasil mencapai realisasi 100 persen, di antaranya Kantor UPBU Tanjung Harapan sebesar 100,74 persen dan UPP Tanjung Selor sebesar 100,21 persen.
“Untuk yang 100 persen yakni Kantor Kemenag Bulungan, Pengadilan Tinggi Agama Kaltara, DPKP Kaltara, DKP Kaltara dan DPMPTSP Kaltara,” paparnya.
Sementara itu, dari Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Selor, Ginanjar Rah Widodo, disebutkan bahwa realisasi TKD telah mencapai 100 persen. Pencapaian ini terdiri dari dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 3,50 triliun, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 2,47 triliun, dana desa sebesar Rp 191,89 miliar, dan insentif fiskal sebesar Rp 51,34 miliar.
“Sedangkan realisasi dana alokasi khusus (DAK) hanya mencapai 95,41 persen atau sekitar Rp 313,23 miliar dari pagu Rp 328,30 miliar, dan DAK non fisik mencapai 97,62 persen atau sekitar Rp 268,14 miliar dari pagu Rp 274,67 miliar,” tuturnya.
Menurut Ginanjar, hal ini disebabkan karena tidak semua kegiatan tercantum dalam kontrak sehingga tidak dapat disalurkan penuh. Untuk dana alokasi khusus non fisik, seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS), disalurkan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing sekolah.
“Alasannya, ada beberapa sekolah yang tidak dapat menyerap sepenuhnya dan terpaksa mengembalikan atau bahkan ada sekolah yang sudah tutup,” pungkasnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
