benuanta.co.id, Bulungan – Pelaksanaan workshop dan evaluasi pengelolaan keuangan desa yang dihadiri oleh seluruh kepala desa, camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Kalimantan Utara, dihadiri langsung oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Fernando Sinaga.
Kehadirannya untuk menjadi narasumber bersama pihak Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Fernando Sinaga mengatakan jika dirinya hadir untuk memberikan edukasi kepada para kepala desa agar melakukan penggunaan dan pengelolaan anggaran desa dengan baik dan bijak.
“Kami dari DPD RI itu sangat tegas, bagaimana kita aspirasi dari daerah termasuk desa mendorong untuk dana desa itu digunakan secara sepenuhnya karena merupakan hak prerogatif kepala desa yang namanya otonomi desa,” ucap Fernando kepada benuanta.co.id pada Selasa, 10 Oktober 2023.
Hanya saja, yang terjadi saat ini adalah para kepala desa ini menggunakan untuk belanja berkualitas dari dana desa itu sangat berat. Karena ada Mandatory Spending yang harus ditetapkan.
“Inilah yang perlu kita tuntaskan dengan pusat tentang aturan-aturan ini, kami sebagai legislatif juga akan bicara dengan DPR. Memang memberikan pertimbangan pada RUU berikutnya,” jelasnya.
Kata dia jika terjadi penyelewengan atau tingginya korupsi di dana desa tidak luput dari pengawasan BPKP. Sehingga yang harus diperhatikan adalah sumber daya manusia (SDM) nya.
“Ini pembelajaran juga bagaimana kita mensejahterakan masyarakat desa itu, harus dimulai bagaimana SDM mereka ditingkatkan,” paparnya.
Dia mendapati ada kepala desa dan perangkat desa yang masih di bawah sehingga mereka harus memahami bagaimana petunjuk teknis ataupun peraturan dari pemerintah pusat. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Nicky Saputra
